Makassar (Antara Sulsel) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Pemda Tana Toraja untuk memastikan status lahan lokasi pembangunan Bandara Buntu Kuni di Mengkendek, Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Permintaan tersebut seperti yang dituturkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR Hadi Sucahyono, usai Rapat Teknis Percepatan Pengembangan Pariwisata Toraja, di Makassar, Selasa.
"Kami punya pengalaman, di beberapa daerah ternyata lahan tidak `clean and clear,` artinya nanti ada masyarakat yang protes sertifikatnya, ada masalah hutan lindung, dan lain sebagainya. Makanya Pemda punya pekerjaan rumah, status lahan harus jelas,"katanya.
Kepastian status lahan dan lokasi pembangunan bandara Buntu Kuni ini, kata dia, sangat penting sehingga pembangunan jalan akses menuju bandara tersebut bisa dilakukan.
"Masalah jalan ini akan menjadi prioritas oleh Kementerian PUPR yang menangani jalan nasional, tapi pastikan apakah bandara tersebut akan dibangun di sana," ucapnya.
Sementara itu, Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan pihaknya masih akan mengkaji bandara mana yang akan dikembangkan, Bandara Pongtiku atau Buntu Kuni, yang keduanya terletak di Tana Toraja.
"Saat ini, belum ada kepastian, kami menurunkan tim yang akan mengkaji dan memutuskan secara teknis, bandara mana yang layak dikembangkan lebih lanjut," jelasnya.
Tim tersebut, lanjutnya, akan mengunjungi Tana Toraja selama dua sampai tiga hari, dan fokus mengunjungi bandara.
"Biarkanlah mereka yang ambil keputusan," ujarnya.
Sementara itu Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae meminta semua pihak untuj mendukung pembangunan bandara ini.
"Apalah artinya pariwisata di Toraja, tanpa adanya bandara Buntu Kuni," pungkasnya.
Rapat teknis tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Sulsel, Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, dan Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan.
Permintaan tersebut seperti yang dituturkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR Hadi Sucahyono, usai Rapat Teknis Percepatan Pengembangan Pariwisata Toraja, di Makassar, Selasa.
"Kami punya pengalaman, di beberapa daerah ternyata lahan tidak `clean and clear,` artinya nanti ada masyarakat yang protes sertifikatnya, ada masalah hutan lindung, dan lain sebagainya. Makanya Pemda punya pekerjaan rumah, status lahan harus jelas,"katanya.
Kepastian status lahan dan lokasi pembangunan bandara Buntu Kuni ini, kata dia, sangat penting sehingga pembangunan jalan akses menuju bandara tersebut bisa dilakukan.
"Masalah jalan ini akan menjadi prioritas oleh Kementerian PUPR yang menangani jalan nasional, tapi pastikan apakah bandara tersebut akan dibangun di sana," ucapnya.
Sementara itu, Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan pihaknya masih akan mengkaji bandara mana yang akan dikembangkan, Bandara Pongtiku atau Buntu Kuni, yang keduanya terletak di Tana Toraja.
"Saat ini, belum ada kepastian, kami menurunkan tim yang akan mengkaji dan memutuskan secara teknis, bandara mana yang layak dikembangkan lebih lanjut," jelasnya.
Tim tersebut, lanjutnya, akan mengunjungi Tana Toraja selama dua sampai tiga hari, dan fokus mengunjungi bandara.
"Biarkanlah mereka yang ambil keputusan," ujarnya.
Sementara itu Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae meminta semua pihak untuj mendukung pembangunan bandara ini.
"Apalah artinya pariwisata di Toraja, tanpa adanya bandara Buntu Kuni," pungkasnya.
Rapat teknis tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Sulsel, Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, dan Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan.