Mamuju (Antara Sulbar) - Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Carlo Brix Tewu mengatakan pemerintah daerah itu sudah perlu menerapkan "electronic goverment" (E-Gov) untuk memaksimalkan dan mengefektifkan tugas pelayanan pemerintahan.
"Saya minta segera melakukan efesiensi anggaran secara menyeluruh, segera memberdayakan pengembangan E-Government, lakukan perubahan etos kerja, dan berinovasi mengembangkan ide kreatif," katanya di Mamuju, Jumat.
Menurut Carlo, kebijakan pemerintah semestinya diketahui masyarakat secara luas melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
Gubernur menyoroti kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar masih sangat jauh tertinggal karena belum melakukan pendataan secara elektronik.
"Website Sulbar saat ini sudah tidak layak karena data informasi yang ada di dalamnya masih tahun 2014, sehingga sebelum saya ke Sulbar kerepotan mencari informasi soal daerah ini," katanya.
Oleh karena itu Carlo minta agar segera diterapkan e-gov, sehingga program pemerintah bisa diketahui dan bisa dirasakan oleh masyarakat Sulbar.
Gubernur juga berharap seluruh jajaran pemerintah bisa memiliki fasilitas internet yang memadai, dan membuat program tersebut berkesinambungan.
"Radio yang dimiliki pemerintah Sulbar semestinya dimaksimalkan karena masih dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang berada di pelosok desa yang butuh informasi pembangunan," katanya.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang membawa manfaat bagi kehidupan mereka, sehingga anggaran daerah bisa digunakan secara efisien dan efektif.
Carlo juga meminta agar kebijakan pemerintah melalui infrastruktur, up-date berita dan data mengenai aparat pemerintah pemerintah dapat dimaksimalkan melalui inovasi.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Muzakkir Kullase mengatakan rendahnya kualitas sumber daya pegawai pemerintah mengenai teknologi informasi elektronik (TIE) menjadi kendala, sehingga informasi disampaikan tidak merata dan maksimal.
Ia menambahkan informasi dan jangkauan akses berbasis elektronik masih terbatas, sehingga perlu studi dan evaluasi mengenai implementasi elektronik pemerintah itu.
"Saya minta segera melakukan efesiensi anggaran secara menyeluruh, segera memberdayakan pengembangan E-Government, lakukan perubahan etos kerja, dan berinovasi mengembangkan ide kreatif," katanya di Mamuju, Jumat.
Menurut Carlo, kebijakan pemerintah semestinya diketahui masyarakat secara luas melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
Gubernur menyoroti kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar masih sangat jauh tertinggal karena belum melakukan pendataan secara elektronik.
"Website Sulbar saat ini sudah tidak layak karena data informasi yang ada di dalamnya masih tahun 2014, sehingga sebelum saya ke Sulbar kerepotan mencari informasi soal daerah ini," katanya.
Oleh karena itu Carlo minta agar segera diterapkan e-gov, sehingga program pemerintah bisa diketahui dan bisa dirasakan oleh masyarakat Sulbar.
Gubernur juga berharap seluruh jajaran pemerintah bisa memiliki fasilitas internet yang memadai, dan membuat program tersebut berkesinambungan.
"Radio yang dimiliki pemerintah Sulbar semestinya dimaksimalkan karena masih dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang berada di pelosok desa yang butuh informasi pembangunan," katanya.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang membawa manfaat bagi kehidupan mereka, sehingga anggaran daerah bisa digunakan secara efisien dan efektif.
Carlo juga meminta agar kebijakan pemerintah melalui infrastruktur, up-date berita dan data mengenai aparat pemerintah pemerintah dapat dimaksimalkan melalui inovasi.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Muzakkir Kullase mengatakan rendahnya kualitas sumber daya pegawai pemerintah mengenai teknologi informasi elektronik (TIE) menjadi kendala, sehingga informasi disampaikan tidak merata dan maksimal.
Ia menambahkan informasi dan jangkauan akses berbasis elektronik masih terbatas, sehingga perlu studi dan evaluasi mengenai implementasi elektronik pemerintah itu.