Makassar (Antara Sulsel) - Ratusan mahasiswa mengelar aksi di Kantor DPRD Sulawesi Selatan meminta agar Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi (Kemenritek Dikti) mengevaluasi Surat Keputusan kampus UVRI-UPRI karena berpolemik.
"Kami meminta DPRD Sulsel sebagai perwakilan rakyat menyampaikan aspirasi kepada pihak Kemenristek Dikti terkait SK yang dikeluarkan," kata Korlap aksi Abdul Mutalif, Selasa.
Menurutnya, SK Menristek Dikti nomor 3/M/Kp/1/2005 dikeluarkan 9 Januari 2015 tentang izin pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) menambah permasalahan baru, karena isi dari SK tersebut bukan perubahan nama tapi pendirian kampus baru.
Hal itu kemudian berimbas dengan data-data mahasiswa yang tidak masuk dalam Pangkalan Data Mahasiswa atau PDPT mahasiswa. Keputusan ini dianggap tidak tepat karena sebagaian Mahasiswa Veteran Republik Indonesia (UVRI) tidak lagi terdaftar.
Selain itu, izin dikeluarkan Kemenristek Dikti diberikan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Karma Dharma (YPKTKD) dengan akta 214 berdiri pada 2011, sementara secara historis pembentukan UVRI di tahun 1962.
Padahal, yayasan ini tidak memiliki hak sebagai penyelenggara menaungi UVRI yang telah berubah menjadi UPRI Makassar.
"Kami meminta Kemenristek Dikti dapat menyelesaikan polemik di kampus kami, karena selama dikeluarkan SK itu membuat ketimpangan birokrasi berdampak pada civitas akademik tentang status mahasiswanya," bebe dia.
Pihaknya jug meminta Kementerian Dikti mengevaluasi kinerja dari koordinator dan pelaksana Kopertis Wilayah XI Makassar menyikapi adanya dualisme yayasan di kampus Antang-Bawakaraeng yang merugikan mahasiswa.
"Kami mengecam tindakan birokrasi yayasan mengintimidasi mahasiswa. Serta meminta dukungan DPRD Sulsel mengawal penyelesaian masalah ini karena merugikan mahasiswa," harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Marzuki Wadeng yang menerima aspirasi tersbut mengatakan akan membicarakan masalah itu mengingat persoalan ini sudah berpolemik lama terkait dengan dualisme yayasan.
"Kita akan rapatkan perosalan ini, nanti dijadwalkan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk diketahui duduk persoalannya," papar dia kepada mahasiswa.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan prihatin dengan polemik di kampus veteran itu, dan minta mahasiswa tetap tenang dan sabar termasuk dengan tuntutan mereka akan dicarikan jalan keluar.
Usai pertemuan itu di ruang aspirasi, mahasiswa kemudian membubarkan diri secara teratur dan meminta agar persoalan di kampus mereka bisa segera diselesaikan.
"Kami meminta DPRD Sulsel sebagai perwakilan rakyat menyampaikan aspirasi kepada pihak Kemenristek Dikti terkait SK yang dikeluarkan," kata Korlap aksi Abdul Mutalif, Selasa.
Menurutnya, SK Menristek Dikti nomor 3/M/Kp/1/2005 dikeluarkan 9 Januari 2015 tentang izin pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) menambah permasalahan baru, karena isi dari SK tersebut bukan perubahan nama tapi pendirian kampus baru.
Hal itu kemudian berimbas dengan data-data mahasiswa yang tidak masuk dalam Pangkalan Data Mahasiswa atau PDPT mahasiswa. Keputusan ini dianggap tidak tepat karena sebagaian Mahasiswa Veteran Republik Indonesia (UVRI) tidak lagi terdaftar.
Selain itu, izin dikeluarkan Kemenristek Dikti diberikan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Karma Dharma (YPKTKD) dengan akta 214 berdiri pada 2011, sementara secara historis pembentukan UVRI di tahun 1962.
Padahal, yayasan ini tidak memiliki hak sebagai penyelenggara menaungi UVRI yang telah berubah menjadi UPRI Makassar.
"Kami meminta Kemenristek Dikti dapat menyelesaikan polemik di kampus kami, karena selama dikeluarkan SK itu membuat ketimpangan birokrasi berdampak pada civitas akademik tentang status mahasiswanya," bebe dia.
Pihaknya jug meminta Kementerian Dikti mengevaluasi kinerja dari koordinator dan pelaksana Kopertis Wilayah XI Makassar menyikapi adanya dualisme yayasan di kampus Antang-Bawakaraeng yang merugikan mahasiswa.
"Kami mengecam tindakan birokrasi yayasan mengintimidasi mahasiswa. Serta meminta dukungan DPRD Sulsel mengawal penyelesaian masalah ini karena merugikan mahasiswa," harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Marzuki Wadeng yang menerima aspirasi tersbut mengatakan akan membicarakan masalah itu mengingat persoalan ini sudah berpolemik lama terkait dengan dualisme yayasan.
"Kita akan rapatkan perosalan ini, nanti dijadwalkan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk diketahui duduk persoalannya," papar dia kepada mahasiswa.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan prihatin dengan polemik di kampus veteran itu, dan minta mahasiswa tetap tenang dan sabar termasuk dengan tuntutan mereka akan dicarikan jalan keluar.
Usai pertemuan itu di ruang aspirasi, mahasiswa kemudian membubarkan diri secara teratur dan meminta agar persoalan di kampus mereka bisa segera diselesaikan.