Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengawal program-progam pemerintah provinsi yang telah dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Kami meminta keberpihakan DPD di dalam memperjuangkan seluruh program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah melalui Musrenbang," kata Syahrul usai pertemuan dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Makassar, Senin.
Untuk Sulsel, kata Syahrul, ada masalah koneksitas laut, darat dan udara yang harus diperjuangkan anggota DPD.
Selain itu, Sulsel sebagai lumbung pangan nasional, penguatan infrastruktur dasar, program desa mandiri, dan menjaga keutuhan nasional bangsa dan negara.
"DPD di parlemen penting berjuang untuk daerah, agar keberpihakan anggaran dan kebijakan-kebijakan program nasional harus bisa memperkuat itu," tuturnya.
Komitmen terhadap hal-hal tersebut itulah, kata dia, yang harus diperjuangkan, dan itulah peranan DPD untuk menyatu dengan pendekatan daerah.
"Ini disepakati dengan seluruh gubernur dan DPD, kedatangan DPD untuk membicarakan tindak lanjut yang bisa dilakukan lagi, khususnya saya dalam kapasitas sebagai ketua APPSI," ucapnya.
Sementara itu Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan soal konektivitas, kesejahteraan, infrastruktur, dan energi merupakan masalah-masalah mendasar dalam pembangunan.
Pembangunan tol laut, kata dia, penting karena infrastruktur yang tidak memadai membuat biaya yang tinggi.
"Kehadiran kita di sini bertekad mendengar jeritan rakyat, kita harus keliling membangun infrastruktur dan mentalitas dari anak-anak bangsa," katanya.
"Kami meminta keberpihakan DPD di dalam memperjuangkan seluruh program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah melalui Musrenbang," kata Syahrul usai pertemuan dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Makassar, Senin.
Untuk Sulsel, kata Syahrul, ada masalah koneksitas laut, darat dan udara yang harus diperjuangkan anggota DPD.
Selain itu, Sulsel sebagai lumbung pangan nasional, penguatan infrastruktur dasar, program desa mandiri, dan menjaga keutuhan nasional bangsa dan negara.
"DPD di parlemen penting berjuang untuk daerah, agar keberpihakan anggaran dan kebijakan-kebijakan program nasional harus bisa memperkuat itu," tuturnya.
Komitmen terhadap hal-hal tersebut itulah, kata dia, yang harus diperjuangkan, dan itulah peranan DPD untuk menyatu dengan pendekatan daerah.
"Ini disepakati dengan seluruh gubernur dan DPD, kedatangan DPD untuk membicarakan tindak lanjut yang bisa dilakukan lagi, khususnya saya dalam kapasitas sebagai ketua APPSI," ucapnya.
Sementara itu Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan soal konektivitas, kesejahteraan, infrastruktur, dan energi merupakan masalah-masalah mendasar dalam pembangunan.
Pembangunan tol laut, kata dia, penting karena infrastruktur yang tidak memadai membuat biaya yang tinggi.
"Kehadiran kita di sini bertekad mendengar jeritan rakyat, kita harus keliling membangun infrastruktur dan mentalitas dari anak-anak bangsa," katanya.