Makasar (Antara Sulsel) - Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Sulawesi Selatan Rahman Halid akhirnya terpilih sebagai salah satu pimpinan Kongres Dewan Koperasi yang berlangsung di Hotel Grand Clarion Makassar, Sulsel, Kamis.
Adik Nurdin Halid ini didaulat mewakili wilayah Kawasan Indonesia Timur bersama empat pimpinan Kongres lainnya dari masing-masing wilayah seperti Aceh mewakili Indonesia Barat serta Jawa Timur dari Indonesia tengah.
Sedangkan dua pimpinan kongres lainnya seperti Ketua Steering Commite (SC) yakni Burhanuddin Abdullah serta ketua Organizing Commite (OC) Agung Sujatmiko.
"Syukurlah, saya diamanahkan dalam kongres sebagai salah satu pimpinan. Mudah-mudah kongres ini berjalan sesuai harapan semuanya," kata Rahman.
Dirinya mengemukakan, sidang di kongres yang sementara berjalan tersebut membahas sejumlah program maupun arah serta kebijakan koperasi di Indonesia. Selain itu kongres nantinya juga membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyrakat koperasi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan Kepala Bappenas membawakan materi di hadapan ribuan peserta. Namun saat itu, Darmin mendapat tantangan saat membawakan materinya. Anggota DPR asal pemilihan Riau Idris Laena meminta Darmin memisahkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Kementerian saja Koperasi dan UKM. Ini kan sepertinya disejajarkan antara Koperasi dan UKM padahal itu berbeda, seharusnya itu dipisah, ada koperasi kecil, menengah dan besar" sebut dia dalam pertemuan itu.
Kendati ditantang demikian, Darmin enggan memberikan penjelasan secara rinci, tetapi memberikan penjelasan tentang ekonomi pancasila yang masih menjadi pegangan saat ini.
"Sistem ekonomi kita berdasarkan asas Pancasila, kalau diimplementasikan akan mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri," papar dia.
Secara yuridis konstitusional, perekonomian nasional telah diatur dengan tegas dalam konstitusi Indonesia, jelas dijabarkan pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
Demokrasi Pancasila seharusnya melahirkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh bangsa, tetapi bagi masalah kesenjangan sosial tidak bisa menyalahkan siapa pun, karena masalah ini sudah ada sejak lama, sehingga dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ini sampai selesai.
Adik Nurdin Halid ini didaulat mewakili wilayah Kawasan Indonesia Timur bersama empat pimpinan Kongres lainnya dari masing-masing wilayah seperti Aceh mewakili Indonesia Barat serta Jawa Timur dari Indonesia tengah.
Sedangkan dua pimpinan kongres lainnya seperti Ketua Steering Commite (SC) yakni Burhanuddin Abdullah serta ketua Organizing Commite (OC) Agung Sujatmiko.
"Syukurlah, saya diamanahkan dalam kongres sebagai salah satu pimpinan. Mudah-mudah kongres ini berjalan sesuai harapan semuanya," kata Rahman.
Dirinya mengemukakan, sidang di kongres yang sementara berjalan tersebut membahas sejumlah program maupun arah serta kebijakan koperasi di Indonesia. Selain itu kongres nantinya juga membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyrakat koperasi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan Kepala Bappenas membawakan materi di hadapan ribuan peserta. Namun saat itu, Darmin mendapat tantangan saat membawakan materinya. Anggota DPR asal pemilihan Riau Idris Laena meminta Darmin memisahkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Kementerian saja Koperasi dan UKM. Ini kan sepertinya disejajarkan antara Koperasi dan UKM padahal itu berbeda, seharusnya itu dipisah, ada koperasi kecil, menengah dan besar" sebut dia dalam pertemuan itu.
Kendati ditantang demikian, Darmin enggan memberikan penjelasan secara rinci, tetapi memberikan penjelasan tentang ekonomi pancasila yang masih menjadi pegangan saat ini.
"Sistem ekonomi kita berdasarkan asas Pancasila, kalau diimplementasikan akan mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri," papar dia.
Secara yuridis konstitusional, perekonomian nasional telah diatur dengan tegas dalam konstitusi Indonesia, jelas dijabarkan pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
Demokrasi Pancasila seharusnya melahirkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh bangsa, tetapi bagi masalah kesenjangan sosial tidak bisa menyalahkan siapa pun, karena masalah ini sudah ada sejak lama, sehingga dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ini sampai selesai.