Pemprov-DPRD Sulsel tandatangani perubahan RPJMD 2018-2023

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan, bersama DPRD Sulsel sepakat menandatangi Nota Kesepakatan terhadap rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel tahun 2018-2023.

"Hal ini merupakan wujud kerja nyata, komitmen dan kerja sama serta sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulsel," papar Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah saat rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Makassar, Senin.

Ia menyampaikan penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD ini tentunya dipengaruhi adanya salah satu persoalan, yaitu pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang mewabah ke seluruh dunia, begitu pula di Indonesia dan berdampak juga di Sulsel.

Dengan adanya pandemi Covid-19, kata dia, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara nasional maupun di Sulawesi Selatan terutama pada sektor ketenagakerjaan dan perdagangan. 

"Perlu kami sampaikan, pada triwulan II pertumbuhan ekonomi secara nasional menurut provinsi, hanya 2 dari 34 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu hanya Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk Sulsel pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar -3,87 persen," sebut Nurdin. 

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II-2020 (years on years), lanjut dia, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,73 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,55 persen. 

Sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan, tutur Nurdin, merupakan lapangan usaha yang paling dominan terhadap kontraksi ekonomi Sulawesi Selatan. 

Terkait dengan dampak tersebut tentunya memberikan implikasi terhadap capaian target dan kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.

"Selain itu, saat ini dan ke depan juga kita akan diperhadapkan pada isu era revolusi industri 4.0 dan yang terbaru terkait industri 5.0 atau Society 5.0," kata mantan Bupati Bantaeng dua priode itu.  

Jika Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan sebagai komponen utama dalam membuat perubahan di masa yang akan datang, papar dia, maka Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja masih mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. 

"Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Society 5.0 adalah era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan," ucapnya.

Untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan tersebut, kata Nurdin, perlu strategi antara lain pelaksanaan program padat karya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru.

"Serta meningkatkan aksesibilitas yang mendukung distribusi barang dan jasa. Hal tersebut sangat kita perlukan apalagi di tengah pandemi Covid saat ini," harapnya

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari pada kesempatan itu menyampaikan, rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap rancangan awal perubahan RPJMD Sulsel tahun 2018-2023, sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang saat ini berlangsung.

"Hari ini dilaksanakan penandatangan Nota Kesepakatan tentang Rancangan Perubahan RPJMD 2018-2023, serta penjelasan ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulsel tahun 2020-2040 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat," paparnya.