Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menantang jajaran Komisi Pemilihan Umum setempat untuk bekerja lebih keras demi meningkatkan partisipasi pemilih hingga mencapai 80 persen pada pemilihan kepala daerah serentak 2018.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Selasa, mengatakan akan sia-sia melaksanakan pilkada dengan administrasi yang baik serta didukung pendanaan yang besar jika partisipasi pemilih tidak mengalami perkembangan bahkan lebih sedikit dibandingkan pemilihan sebelumnya.
"Partisipasi masyarakat diupayakan meningkat. Jangan sampai bagus administrasi dan pendanaan tetapi yang datang di bawah 70 persen," katanya pada Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama (Sharing) Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kantor Gubernur Sulsel.
Ia menjelaskan, meski pelaksanaan pilkada secara umum dinyatakan adil, jurur dan lancar namun jika jumlah pemilih ternyata tidak mengalami perkembangan, tentu dianggap belum sesuai yang diharapkan.
Ia juga berpesan agar bupati/wali kota lebih meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak termasuk para camat, lurah di daerah masing-masing.
Bahkan bupati bisa meminta bantuan aparat baik dari TNI ataupun kepolisian untuk ikut mendorong dan mensosialisasikan ke masyarakat agar jumlah pasrtisipasi di pilkada serentak lebih meningkatkan.
"Jika ada daerah yang mampu mencapai 80 persen(tingkat partisipasi pemilih), beritahukan saya. Kita harus bekerja lebih keras dan KPU tidak boleh kalah dengan manajemen politik yang lain," ujarnya.
Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief mengatakan pihaknya pada 2018 menargetkan bisa meraih sebesar 78 persen pemilih atau di atas target nasional 77,5 persen. Pada 2008 sebesar 72 persen, sedangkan 2013 sebanyak 70 persen.
Sementara terkait anggaran pilkada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyepakati anggaran pilgub dan pilkada serentak 2018 sebesar Rp456 miliar.
"Usulan anggaran pilkada mengalami tiga kali perubahan. Pertama diusulkan sebesar Rp695 miliar, kemudian dikoreksi Rp470 miliar dan akhirnya disepakati Rp456 miliar dan telah resmi ditandatangani hari ini," sebutnya.
Dari total anggaran yang disepakati itu sebesar Rp86 miliar diantaranya akan dibagikan ke 12 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Selasa, mengatakan akan sia-sia melaksanakan pilkada dengan administrasi yang baik serta didukung pendanaan yang besar jika partisipasi pemilih tidak mengalami perkembangan bahkan lebih sedikit dibandingkan pemilihan sebelumnya.
"Partisipasi masyarakat diupayakan meningkat. Jangan sampai bagus administrasi dan pendanaan tetapi yang datang di bawah 70 persen," katanya pada Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama (Sharing) Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kantor Gubernur Sulsel.
Ia menjelaskan, meski pelaksanaan pilkada secara umum dinyatakan adil, jurur dan lancar namun jika jumlah pemilih ternyata tidak mengalami perkembangan, tentu dianggap belum sesuai yang diharapkan.
Ia juga berpesan agar bupati/wali kota lebih meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak termasuk para camat, lurah di daerah masing-masing.
Bahkan bupati bisa meminta bantuan aparat baik dari TNI ataupun kepolisian untuk ikut mendorong dan mensosialisasikan ke masyarakat agar jumlah pasrtisipasi di pilkada serentak lebih meningkatkan.
"Jika ada daerah yang mampu mencapai 80 persen(tingkat partisipasi pemilih), beritahukan saya. Kita harus bekerja lebih keras dan KPU tidak boleh kalah dengan manajemen politik yang lain," ujarnya.
Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief mengatakan pihaknya pada 2018 menargetkan bisa meraih sebesar 78 persen pemilih atau di atas target nasional 77,5 persen. Pada 2008 sebesar 72 persen, sedangkan 2013 sebanyak 70 persen.
Sementara terkait anggaran pilkada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyepakati anggaran pilgub dan pilkada serentak 2018 sebesar Rp456 miliar.
"Usulan anggaran pilkada mengalami tiga kali perubahan. Pertama diusulkan sebesar Rp695 miliar, kemudian dikoreksi Rp470 miliar dan akhirnya disepakati Rp456 miliar dan telah resmi ditandatangani hari ini," sebutnya.
Dari total anggaran yang disepakati itu sebesar Rp86 miliar diantaranya akan dibagikan ke 12 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.