Makassar (Antara Sulsel) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Selatan dan Barat telah membeli dan mengumpulkan sebanyak 280 ton beras dari para petani sebagai bagian antisipasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku per 1 September 2017.
Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin di Makassar, Minggu, mengatakan jumlah beras itu telah dikumpulkan dari para petani di wilayah Sulselbar sejak Maret hingga saat ini.
"Jadi kami sejak awal memang terus menggenjot penyerapan beras petani sepanjang 2017. Untuk saat ini, kita sudah mengumpulkan sebanyak 280 ribu ton beras petani," ujarnya.
Ia menjelaskan, Provinsi Sulsel memang termasuk wilayah produksi.Adapun beberapa daerah penghasil beras yang paling besar diantaranya Kabupaten Sidenreng Rappang, Pinrang, Kabupaten Maros, hingga Kabupaten Bone.
Mengenai harga HET untuk beras kualitas medium tersebut berbeda-beda sesuai dengan daerah di Indonesia, seperti wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram, dan Rp12.800 untuk jenis premium.
Sedangkan untuk Wilayah Sumatera tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk beras kualitas medium Rp9.950 dan premium 13.300 per kilogram.
Sementara untu Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram dan Rp13.600 untuk beras jenis premium.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang sebelumnya menyampaikan jika para petani tentunya ingin jual beras mereka dengan harga yang tinggi, jadi harga eceran teredah itu sebenarnya untuk jangkar saja.
Untuk itu, kata dia, pemerintah dalam hal ini Perum Bulog diharapkan bisa menyiapkan stok pangan nasional. Tujuannya agar bisa menjaga stabilitas harga nasional.
Untuk bisa melakukan itu, menurut wagub Sulsel dua periode tersebut, maka pemerintah memang punya kewajiban untuk membeli dan menyimpan sebagai stok.
Jika hal itu tidak dilakukan saat ini, menurut dia, maka tentu kondisi itu bisa dimanfaatkan pihak swasta dan justru mereka yang bisa mengendalikan harga beras tersebut.
"Mudah-mudahan bisa menyiapkan stok nasional. Jadi pemerintah memang perlu dan berkewajiban untuk membelidan mentimpan beras petani sebagai stok," sebutnya.
Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin di Makassar, Minggu, mengatakan jumlah beras itu telah dikumpulkan dari para petani di wilayah Sulselbar sejak Maret hingga saat ini.
"Jadi kami sejak awal memang terus menggenjot penyerapan beras petani sepanjang 2017. Untuk saat ini, kita sudah mengumpulkan sebanyak 280 ribu ton beras petani," ujarnya.
Ia menjelaskan, Provinsi Sulsel memang termasuk wilayah produksi.Adapun beberapa daerah penghasil beras yang paling besar diantaranya Kabupaten Sidenreng Rappang, Pinrang, Kabupaten Maros, hingga Kabupaten Bone.
Mengenai harga HET untuk beras kualitas medium tersebut berbeda-beda sesuai dengan daerah di Indonesia, seperti wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram, dan Rp12.800 untuk jenis premium.
Sedangkan untuk Wilayah Sumatera tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk beras kualitas medium Rp9.950 dan premium 13.300 per kilogram.
Sementara untu Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram dan Rp13.600 untuk beras jenis premium.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang sebelumnya menyampaikan jika para petani tentunya ingin jual beras mereka dengan harga yang tinggi, jadi harga eceran teredah itu sebenarnya untuk jangkar saja.
Untuk itu, kata dia, pemerintah dalam hal ini Perum Bulog diharapkan bisa menyiapkan stok pangan nasional. Tujuannya agar bisa menjaga stabilitas harga nasional.
Untuk bisa melakukan itu, menurut wagub Sulsel dua periode tersebut, maka pemerintah memang punya kewajiban untuk membeli dan menyimpan sebagai stok.
Jika hal itu tidak dilakukan saat ini, menurut dia, maka tentu kondisi itu bisa dimanfaatkan pihak swasta dan justru mereka yang bisa mengendalikan harga beras tersebut.
"Mudah-mudahan bisa menyiapkan stok nasional. Jadi pemerintah memang perlu dan berkewajiban untuk membelidan mentimpan beras petani sebagai stok," sebutnya.