Makassar (Antara Sulsel) - Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bersama perbankan lainnya mendorong elektronifikasi pembayaran atau metode yang sebelumnya dilakukan tunai menjadi nontunai antara pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran jangka pendek.
"Sejak tahun lalu, ada arahan dari Pak Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi antrian di pintu tol. Makanya, pak presiden mendukung langkah BI untuk dilakukan elektronifikasi pembayaran," ujar Kepala Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, elektronifikasi pembayaran mendukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Peraturan itu juga telah disusun dalam meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi.
"Jadi ini bisa dilakukan bertahap dimulai dengan tidak adanya lagi antrian di pintu tol dengan memanfaatkan semua cashless. Apalagi hampir semua bank-bank telah menerbitkan alat pembayaran elektroniknya selain dari kartu debet dan kredit," katanya.
Disebutkannya, tujuan utama dengan sistem elektronifikasi pembayaran di antara pemerintah dan masyarakat selain efisiensi dan mepermudah arus histori pembayaran, sistem tersebut juga dapat mengurangi potensi tindak kejahatan seperti korupsi dan penggelapan.
Bambang mengaku, jangka menengah sistem elektronifikasi pembayaran pemerintah dan masyarakat itu sasarannya ingin dicapai pada tahun 2017-2020 dan jangka panjang tahun 2021-2024.
Selain itu, beberapa transaksi non tunai yang disosialisasikan meliputi penggunaan uang elektronik dan pembayaran dengan kartu seperti kartu debit dan kartu kredit.
Para perbankan yang sudah siap dengan GNNT ini yakni BNI dengan "tap cash", Bank Mandiri dengan uang elektronik "e-money", BRI dengan brizzi, BCA dengan flazz.
"Penggunaan alat transaksi non tunai ini akan sangat menguntungkan dan lebih efisien dilakukan. Negara juga diuntungkan karena bisa menghemat pembuatan uang cash," jelasnya.
"Sejak tahun lalu, ada arahan dari Pak Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi antrian di pintu tol. Makanya, pak presiden mendukung langkah BI untuk dilakukan elektronifikasi pembayaran," ujar Kepala Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, elektronifikasi pembayaran mendukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Peraturan itu juga telah disusun dalam meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi.
"Jadi ini bisa dilakukan bertahap dimulai dengan tidak adanya lagi antrian di pintu tol dengan memanfaatkan semua cashless. Apalagi hampir semua bank-bank telah menerbitkan alat pembayaran elektroniknya selain dari kartu debet dan kredit," katanya.
Disebutkannya, tujuan utama dengan sistem elektronifikasi pembayaran di antara pemerintah dan masyarakat selain efisiensi dan mepermudah arus histori pembayaran, sistem tersebut juga dapat mengurangi potensi tindak kejahatan seperti korupsi dan penggelapan.
Bambang mengaku, jangka menengah sistem elektronifikasi pembayaran pemerintah dan masyarakat itu sasarannya ingin dicapai pada tahun 2017-2020 dan jangka panjang tahun 2021-2024.
Selain itu, beberapa transaksi non tunai yang disosialisasikan meliputi penggunaan uang elektronik dan pembayaran dengan kartu seperti kartu debit dan kartu kredit.
Para perbankan yang sudah siap dengan GNNT ini yakni BNI dengan "tap cash", Bank Mandiri dengan uang elektronik "e-money", BRI dengan brizzi, BCA dengan flazz.
"Penggunaan alat transaksi non tunai ini akan sangat menguntungkan dan lebih efisien dilakukan. Negara juga diuntungkan karena bisa menghemat pembuatan uang cash," jelasnya.