Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Nursam Salam menyatakan jika selama ini data-data yang dikeluarkan oleh lembaganya selalu dijadikan rujukan oleh para kepala daerah dalam mengambil kebijakan.
"Sampai hari ini, komunikasi kita dengan pemerintah daerah itu intens dan mereka selalu menjadikan data dari BPS sebagai rujukannya," ujar Nursam Salam saat menggelar media gathering dengan sejumlah wartawan di Makassar, Senin.
Pada rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional yang jatuh tiap 26 September itu, BPS Sulsel melakukan agenda media gathering dengan sejumlah media massa.
Dalam pemaparannya itu, ia juga mengaku, jika Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mencatat angka pertumbuhan disegala bidang dengan cukup baik.
"Kita juga tidak mau besar kepala karena data-data kita menjadi acuan pengambilan kebijakan. Tetapi, memang kita dibayar dan difasilitasi oleh negara untuk melakukan pendataan sesuai bidang kita dan BPS itu transparan, profesional," katanya.
Namun demikian, dia mengakui jika terkadang ada perbedaan metode yang digunakan antara pemerintah daerah dengan pendataan resmi oleh BPS yakni mendata wisatawan.
"Saya sering ditanya sama teman-teman wartawan kenapa data wisatawan versi pemerintah daerah dengan BPS selalu beda. Data wisatawan pemerintah daerah selalu banyak sedangkan BPS sedikit," tuturnya.
Nursam menjelaskan, metode pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan regional atau daerah itu saja seperti ketika mendata wisatawan yang datang ke setiap daerah.
Ia mencontohkan, wisatawan mancanegara yang langsung berkunjung ke Bali itu sudah tercatat pada data tingkat nasional, namun ketika wisatawan itu kembali melakukan turnya ke Lombok, Makassar dan Toraja, pasti akan didata kembali oleh pemerintah daerahnya.
"Kalau kita itu cuma satu kali mendata. Mau dia keliling daerah di Indonesia tetap sekali didata. Berbeda dengan daerah, kalau dia ke Makassar pasti didata lagi ada wisatawan masuk, begitu juga kalau dia melanjutkan ke Toraja, pasti didata lagi sama pemerintah daerah Toraja," terangnya.
"Sampai hari ini, komunikasi kita dengan pemerintah daerah itu intens dan mereka selalu menjadikan data dari BPS sebagai rujukannya," ujar Nursam Salam saat menggelar media gathering dengan sejumlah wartawan di Makassar, Senin.
Pada rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional yang jatuh tiap 26 September itu, BPS Sulsel melakukan agenda media gathering dengan sejumlah media massa.
Dalam pemaparannya itu, ia juga mengaku, jika Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mencatat angka pertumbuhan disegala bidang dengan cukup baik.
"Kita juga tidak mau besar kepala karena data-data kita menjadi acuan pengambilan kebijakan. Tetapi, memang kita dibayar dan difasilitasi oleh negara untuk melakukan pendataan sesuai bidang kita dan BPS itu transparan, profesional," katanya.
Namun demikian, dia mengakui jika terkadang ada perbedaan metode yang digunakan antara pemerintah daerah dengan pendataan resmi oleh BPS yakni mendata wisatawan.
"Saya sering ditanya sama teman-teman wartawan kenapa data wisatawan versi pemerintah daerah dengan BPS selalu beda. Data wisatawan pemerintah daerah selalu banyak sedangkan BPS sedikit," tuturnya.
Nursam menjelaskan, metode pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan regional atau daerah itu saja seperti ketika mendata wisatawan yang datang ke setiap daerah.
Ia mencontohkan, wisatawan mancanegara yang langsung berkunjung ke Bali itu sudah tercatat pada data tingkat nasional, namun ketika wisatawan itu kembali melakukan turnya ke Lombok, Makassar dan Toraja, pasti akan didata kembali oleh pemerintah daerahnya.
"Kalau kita itu cuma satu kali mendata. Mau dia keliling daerah di Indonesia tetap sekali didata. Berbeda dengan daerah, kalau dia ke Makassar pasti didata lagi ada wisatawan masuk, begitu juga kalau dia melanjutkan ke Toraja, pasti didata lagi sama pemerintah daerah Toraja," terangnya.