Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KISP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Hasdullah mengatakan pihaknya mendorong pengelolaan "website" pemerintah secara mandiri.
"Selama ini tidak dapat dipungkiri banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelola website mereka, ini yang ke depan kita harapkan tidak lagi terjadi," kata Andi Hasdullah yang ditemui di Makassar, Kamis.
Andi Hasdullah mengatakan pengelolaan "website" pemerintah oleh pihak ketiga memiliki kelemahan karena ketidakpastian terkait keberlanjutan "website" tersebut.
"Biasanya pihak ketiga dikontrak untuk membuat "website," nah begitu kontrak selesai, pihak ketiga bisa pergi begitu saja dan meninggalkan "website" yang terbengkalai, ini yang tidak kita inginkan," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, menggunakan jasa pihak ketiga juga mengakibatkan OPD mengalami kesulitan dalam melakukan update data dan informasi secara cepat dan aktual.
"Padahal masyarakat kita sekarang menginginkan informasi yang serba cepat dan aktual," imbuhnya.
Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan website secara mandiri, kata dia, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan website kepada OPD dan Pemda Kabupaten/Kota se-Sulsel.
"Kita sadari ada dua hambatan besar kita saat ini, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia, ini yang ke depan akan terus kita benahi," pungkasnya.
"Selama ini tidak dapat dipungkiri banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelola website mereka, ini yang ke depan kita harapkan tidak lagi terjadi," kata Andi Hasdullah yang ditemui di Makassar, Kamis.
Andi Hasdullah mengatakan pengelolaan "website" pemerintah oleh pihak ketiga memiliki kelemahan karena ketidakpastian terkait keberlanjutan "website" tersebut.
"Biasanya pihak ketiga dikontrak untuk membuat "website," nah begitu kontrak selesai, pihak ketiga bisa pergi begitu saja dan meninggalkan "website" yang terbengkalai, ini yang tidak kita inginkan," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, menggunakan jasa pihak ketiga juga mengakibatkan OPD mengalami kesulitan dalam melakukan update data dan informasi secara cepat dan aktual.
"Padahal masyarakat kita sekarang menginginkan informasi yang serba cepat dan aktual," imbuhnya.
Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan website secara mandiri, kata dia, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan website kepada OPD dan Pemda Kabupaten/Kota se-Sulsel.
"Kita sadari ada dua hambatan besar kita saat ini, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia, ini yang ke depan akan terus kita benahi," pungkasnya.