Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, transparansi informasi tidak berarti "telanjang," informasi yang disampaikan ke publik tetap harus disaring.
"Transparansi informasi tidak berarti `telanjang` tetap harus ada filter di pemerintahan," kata Syahrul usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-8 Komisi Informasi (KI) di Makassar, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa KI merupakan bagian penting dalam upaya mengkristalisasi nasionalisme di masyarakat khususnya di era informasi digital saat ini.
"KI jangan dikalah cepat dengan informasi yang menyesatkan masyarakat," ucapnya.
Sementara Sekretaris KI Hendra Purnama mengatakan Rakornas kali ini mengusung tema "Keterbukaan Informasi Publik untuk Membangun Demokrasi dan Mencegah Korupsi."
Rakornas ini, kata dia, dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi secara nasional, menjalankan fungsi dan tugas KI, dan bersinergi dengan stakeholder lain.
"Dalam rakornas selama 4 hari ini, Komisioner dapat saling bertukar pendapat mengenai solusi yang terukur dan sistematis terkait masalah yang dihadapi bangsa," jelasnya.
Sementara Ketua KI Pusat Tulus Subardjono menyebutkan Rakornas kali ini akan dihadiri oleh 350 peserta. Mereka adalah komisioner dari 35 KI daerah dan KI pusat.
Rakornas diawali dengan pelaksanaan Diskusi Publik yang menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Komisi I DPR Roy Suryo, Staf Ahli Kominfo Freddy H Tulung, Kapuspen Kemendagri Arif M Edie dan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Palubuhu.
"Transparansi informasi tidak berarti `telanjang` tetap harus ada filter di pemerintahan," kata Syahrul usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-8 Komisi Informasi (KI) di Makassar, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa KI merupakan bagian penting dalam upaya mengkristalisasi nasionalisme di masyarakat khususnya di era informasi digital saat ini.
"KI jangan dikalah cepat dengan informasi yang menyesatkan masyarakat," ucapnya.
Sementara Sekretaris KI Hendra Purnama mengatakan Rakornas kali ini mengusung tema "Keterbukaan Informasi Publik untuk Membangun Demokrasi dan Mencegah Korupsi."
Rakornas ini, kata dia, dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi secara nasional, menjalankan fungsi dan tugas KI, dan bersinergi dengan stakeholder lain.
"Dalam rakornas selama 4 hari ini, Komisioner dapat saling bertukar pendapat mengenai solusi yang terukur dan sistematis terkait masalah yang dihadapi bangsa," jelasnya.
Sementara Ketua KI Pusat Tulus Subardjono menyebutkan Rakornas kali ini akan dihadiri oleh 350 peserta. Mereka adalah komisioner dari 35 KI daerah dan KI pusat.
Rakornas diawali dengan pelaksanaan Diskusi Publik yang menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Komisi I DPR Roy Suryo, Staf Ahli Kominfo Freddy H Tulung, Kapuspen Kemendagri Arif M Edie dan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Palubuhu.