Makassar (Antara Sulsel) - Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2018 yang seharusnya diselesaikan 30 November 2017 menjadi terbengkalai, gara-gara sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel memilih jalan-jalan keluar negeri dengan dalih studi banding.
"Pembahasan ini tidak bisa serta merta DPRD melakukannya, harus OPD yang mengajukan RKA 2018 untuk dibahas, tetapi mereka berada di luar negeri, membuat pekerjaan menjadi terbengkalai," tutur Ketua DPRD Sulsel HM Roem kepada wartawan di Makassar, Selasa.
RKA kata dia, sangat penting untuk dibahas dan dihadiri kepala dinasnya agar pembahasan selaras dengan kebutuhan anggaran yang akan digunakan pada APBD 2018 nanti. Kalau mereka tidak ada, apa yang mau dibahas serta diteliti rencana anggarannya.
Menurut dia, sudah diinstruksikan pada rapat paripurna sebelumnya, agar pembahasan RKA masa akhir pada 30 November 2018 dan semua OPD harus taat aturan agar pembahasan anggaran dapat konsisten serta selesai pada waktunya.
Kemudian lanjut dia, dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diteliti selanjutnya direvisi guna perbaikan-perbaikan serta diperkirakan awal tahun anggaran 2018 sudah bisa digunakan.
"Tapi pada kenyataannya tidak begitu, banyak OPD memilih ke luar negeri bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, padahal ada pembahasan penting yang harus dihadirinya. Kalau memang sampai batas akhir waktu tidak dibahas maka sanksinya pemotongan anggaran," bebernya.
Meski demikian, kata mantan Bupati Kabupaten Sinjai ini berharap, pembahasan RKA bisa rampung secepatnya hingga akhir bulan, sebab selama ini anggota DPRD Sulsel mengenjot pembahasan bahkan rapat sampai malam hari.
"Kalau mau keluar negeri tidak ada masalah mendampingi gubernur, tapi sesuaikan juga waktunya. Saya kan sudah sampaikan saat rapat paripurna bila OPD berhalangan sampaikan ke pimpinan komisi, agar pembahasan tidak terbengkalai," ucapnya Roem.
Hingga saat ini baru sebagian OPD RKA-nya sudah dibahas, namun beberapa lainnya tidak dibahas karena pimpinan OPD-nya ikut ke luar negeri dengan alasan studi banding.
Berdasarkan informasi diterima sebanyak 24 kepala OPD ikut bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berangkat ke luar negeri pada tiga negara yakni Singapura, Australia dan Selandia Baru.
Kepala OPD diketahui berangkat meninggalkan pembahasan seperti, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kadis Sosial, Kadis Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kadis Perhubungan, Kadis Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.
Selanjutnya, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Perkebunan, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Kadis Kesehatan, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kemudian, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Perekonomian serta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan termasuk anggota Dewan Riset Pemrov.
Molornya pembahasan RKA ini merupakan sejarah terburuk Pemrov Sulsel dimasa akhir jabatan Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulsel. Alasannya, di masa akhir, belum ada hasil pembahasan RKA di DPRD untuk laporkan kepada Kemendagri untuk diperiksa dan diteliti, sehingga kemungkinan hasil pembahasan RKA tersebut tidak akan sempurna dari pembahasan RKA lalu.
"Pembahasan ini tidak bisa serta merta DPRD melakukannya, harus OPD yang mengajukan RKA 2018 untuk dibahas, tetapi mereka berada di luar negeri, membuat pekerjaan menjadi terbengkalai," tutur Ketua DPRD Sulsel HM Roem kepada wartawan di Makassar, Selasa.
RKA kata dia, sangat penting untuk dibahas dan dihadiri kepala dinasnya agar pembahasan selaras dengan kebutuhan anggaran yang akan digunakan pada APBD 2018 nanti. Kalau mereka tidak ada, apa yang mau dibahas serta diteliti rencana anggarannya.
Menurut dia, sudah diinstruksikan pada rapat paripurna sebelumnya, agar pembahasan RKA masa akhir pada 30 November 2018 dan semua OPD harus taat aturan agar pembahasan anggaran dapat konsisten serta selesai pada waktunya.
Kemudian lanjut dia, dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diteliti selanjutnya direvisi guna perbaikan-perbaikan serta diperkirakan awal tahun anggaran 2018 sudah bisa digunakan.
"Tapi pada kenyataannya tidak begitu, banyak OPD memilih ke luar negeri bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, padahal ada pembahasan penting yang harus dihadirinya. Kalau memang sampai batas akhir waktu tidak dibahas maka sanksinya pemotongan anggaran," bebernya.
Meski demikian, kata mantan Bupati Kabupaten Sinjai ini berharap, pembahasan RKA bisa rampung secepatnya hingga akhir bulan, sebab selama ini anggota DPRD Sulsel mengenjot pembahasan bahkan rapat sampai malam hari.
"Kalau mau keluar negeri tidak ada masalah mendampingi gubernur, tapi sesuaikan juga waktunya. Saya kan sudah sampaikan saat rapat paripurna bila OPD berhalangan sampaikan ke pimpinan komisi, agar pembahasan tidak terbengkalai," ucapnya Roem.
Hingga saat ini baru sebagian OPD RKA-nya sudah dibahas, namun beberapa lainnya tidak dibahas karena pimpinan OPD-nya ikut ke luar negeri dengan alasan studi banding.
Berdasarkan informasi diterima sebanyak 24 kepala OPD ikut bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berangkat ke luar negeri pada tiga negara yakni Singapura, Australia dan Selandia Baru.
Kepala OPD diketahui berangkat meninggalkan pembahasan seperti, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kadis Sosial, Kadis Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kadis Perhubungan, Kadis Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.
Selanjutnya, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Perkebunan, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Kadis Kesehatan, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kemudian, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Perekonomian serta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan termasuk anggota Dewan Riset Pemrov.
Molornya pembahasan RKA ini merupakan sejarah terburuk Pemrov Sulsel dimasa akhir jabatan Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulsel. Alasannya, di masa akhir, belum ada hasil pembahasan RKA di DPRD untuk laporkan kepada Kemendagri untuk diperiksa dan diteliti, sehingga kemungkinan hasil pembahasan RKA tersebut tidak akan sempurna dari pembahasan RKA lalu.