Makassar (Antaranews Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengkhawatirkan sejumlah program pemerintah kota untuk tahun 2018 ini tidak akan berjalan atau lumpuh seiring dengan ditahannya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Erwin Syafruddin Haiyya oleh polisi.

"Sangat berpengaruh, proyek tidak ada yang jalan. DPA (dokumen pelaksanaan anggara) semuanya melalui BPKAD," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin.

Sikap pesimistis wali kota itu terkait dengan di tahannya salah satu bawahannya yakni Kepala BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiyya oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsu) Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Danny yang memimpin langsung rapat koordinasi khusus (rakorsus) di salah satu hotel berbintang itu, pesimistis dengan program-programnya yang akan di realisasikan tahun ini.

Karenanya, dirinya akan melaporkan hal ini kepada semua atasannya seperti Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.

"Tidak ada solusi saat ini, kita akan lapor sama atasan kita, kita lapor sama pak gubernur dan pak mendagri," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar Irwan Djafar mengatakan, sikap yang ditunjukkan wali kota jika pemerintahan akan lumpuh adalah hal yang kurang tepat terkait dengan di tahannya kepala BPKAD Erwin Haiyya.

"Saya kira kurang tepat kalau dibilang pemerintahan lumpuh karena proyek-proyek tidak berjalan. Mungkin, yang tepatnya itu serapan anggaran yang tidak maksimal," katanya singkat.

Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024