Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan debat kandidat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebaiknya digelar sekali guna mengefesienkan anggaran pilkada serentak.
"Sebaiknya sekali saja digelar, yang penting pesannya sampai kepada masyarakat, tempatnya dimana, kapan, ditanyakan di televisi mana agar orang tahu. Kalau itu dilakukan berulang maka akan menghabiskan anggaran cukup besar," harap Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga dalam rapat di kantor DPRD setempat, Kamis.
Menurutnya, sudah sewajarnya debat kandidat dijadikan ajang sosialisasi visi misi dan tujuan kandidat kepada publik secara terbuka bagaimana masa depan Sulsel, hanya saja bila dilakukan berulang-ulang akan rentan konflik dan boros anggaran.
Selain itu, debat kandidat yang berulang akan menjadi ajang balas membalas, belum lagi anggaran yang sangat besar digelontorkan kepada media televisi secara langsung, sehingga ini patut dipikirkan bersama, tentunya akan menguras tenaga dan fikiran.
"Kalau dilakukan berulang-ulang, sangat rawan konflik karena para kandidat punya massa masing-masing, belum lagi anggaran kepada media yang menyiarkannya secara langsung cukup besar, memang lebih baik sekali saja digelar," usul politisi Golkar ini.
Dalam rapat bersama Banggar DPRD Sulsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel terkait rasionalisasi anggaran Pilgub Sulsel dari anggaran diusulkan KPU Sulsel sebesar Rp456 miliar lebih, setelah dirasionalisasi menjadi Rp434 miliar lebih, atau kurang Rp22 miliar lebih.
Kendati demikian, anggaran ini dianggap terlalu besar dengan diikuti empat pasang calon yang maju, padahal diawal estimasi anggaran tersebut untuk enam pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Sekertaris TAPD Sulsel, Jufri Rahman menyebutkan rencananya debat kandidat Pilgub Sulsel akan dilaksanakan sebanyak tiga kali hingga akhir masa tenang, namun dengan usulan itu maka akan dipertimbangkan kembali.
"Usulan ini sangat bagus dan tentu bisa menghemat anggaran. Akan dibicarakan kembali sebab semua harus terakomodir mana yang utama penggunaannya sesuai pada hal mendasar," katanya.
Mengenai apakah ada pengurangan anggaran untuk biaya pengamanan dilakukan kepolisian dan TNI, Jufri menegaskan anggaran pengamanan tidak akan dikurangi karena itu dianggap utama dan sangat penting.
"Untuk anggaran pengamanan Pilkada tidak boleh diganggu, sebab kalau terjadi sesuatu kejadian atau kerusuhan akan sangat berpengaruh terhadap Pilkada ini," beber mantan Kepala Dinas Pariwisata Sulsel itu.
Sebelumnya, KPU Sulsel akan melaksanakan debat kandidat sebanyak tiga kali, pertama digelar pada 29 Maret dengan tema Pemerataan dan Kesejahteraan Ekonomi. Debat kedua akan mengangkat tema Pembangunan Orientasi Pada Pelayanan Publik digelar 19 April dan Debat ketiga atau terakhir mengusung tema Kearifan Lokal rencananya digelar di Jakarta Mei mendatang.
Berdasarkan data sebanyak enam item telah dirasionalisasi inspektorat. Mulai biaya pencalonan pemeriksaan kesehatan untuk empat Paslon dari Rp750 juta turun Rp700 juta, biaya bahan kampanye Rp50 miliar menjadi Rp33 miliar, alat peraga kampanye Rp11 miliar turun Rp7,8 miliar, iklan di media massa dari Rp2,5 miliar turun Rp1,6 miliar.
Selanjutnya, laporan audit dana kampanye Rp33,3 miliar diturunkan Rp33 miliar, pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara dari Rp99 miliar diturunkan hingga Rp33 miliar. Selisih yang dirasionalisasi yakni Rp22 miliar untuk anggaran KPU Sulsel.
Sementara untuk rasionalisasi anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel diketahui awalnya Rp175 miliar, namun dikurangi Rp37 miliar dan menjadi Rp138 miliar.
"Sebaiknya sekali saja digelar, yang penting pesannya sampai kepada masyarakat, tempatnya dimana, kapan, ditanyakan di televisi mana agar orang tahu. Kalau itu dilakukan berulang maka akan menghabiskan anggaran cukup besar," harap Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga dalam rapat di kantor DPRD setempat, Kamis.
Menurutnya, sudah sewajarnya debat kandidat dijadikan ajang sosialisasi visi misi dan tujuan kandidat kepada publik secara terbuka bagaimana masa depan Sulsel, hanya saja bila dilakukan berulang-ulang akan rentan konflik dan boros anggaran.
Selain itu, debat kandidat yang berulang akan menjadi ajang balas membalas, belum lagi anggaran yang sangat besar digelontorkan kepada media televisi secara langsung, sehingga ini patut dipikirkan bersama, tentunya akan menguras tenaga dan fikiran.
"Kalau dilakukan berulang-ulang, sangat rawan konflik karena para kandidat punya massa masing-masing, belum lagi anggaran kepada media yang menyiarkannya secara langsung cukup besar, memang lebih baik sekali saja digelar," usul politisi Golkar ini.
Dalam rapat bersama Banggar DPRD Sulsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel terkait rasionalisasi anggaran Pilgub Sulsel dari anggaran diusulkan KPU Sulsel sebesar Rp456 miliar lebih, setelah dirasionalisasi menjadi Rp434 miliar lebih, atau kurang Rp22 miliar lebih.
Kendati demikian, anggaran ini dianggap terlalu besar dengan diikuti empat pasang calon yang maju, padahal diawal estimasi anggaran tersebut untuk enam pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Sekertaris TAPD Sulsel, Jufri Rahman menyebutkan rencananya debat kandidat Pilgub Sulsel akan dilaksanakan sebanyak tiga kali hingga akhir masa tenang, namun dengan usulan itu maka akan dipertimbangkan kembali.
"Usulan ini sangat bagus dan tentu bisa menghemat anggaran. Akan dibicarakan kembali sebab semua harus terakomodir mana yang utama penggunaannya sesuai pada hal mendasar," katanya.
Mengenai apakah ada pengurangan anggaran untuk biaya pengamanan dilakukan kepolisian dan TNI, Jufri menegaskan anggaran pengamanan tidak akan dikurangi karena itu dianggap utama dan sangat penting.
"Untuk anggaran pengamanan Pilkada tidak boleh diganggu, sebab kalau terjadi sesuatu kejadian atau kerusuhan akan sangat berpengaruh terhadap Pilkada ini," beber mantan Kepala Dinas Pariwisata Sulsel itu.
Sebelumnya, KPU Sulsel akan melaksanakan debat kandidat sebanyak tiga kali, pertama digelar pada 29 Maret dengan tema Pemerataan dan Kesejahteraan Ekonomi. Debat kedua akan mengangkat tema Pembangunan Orientasi Pada Pelayanan Publik digelar 19 April dan Debat ketiga atau terakhir mengusung tema Kearifan Lokal rencananya digelar di Jakarta Mei mendatang.
Berdasarkan data sebanyak enam item telah dirasionalisasi inspektorat. Mulai biaya pencalonan pemeriksaan kesehatan untuk empat Paslon dari Rp750 juta turun Rp700 juta, biaya bahan kampanye Rp50 miliar menjadi Rp33 miliar, alat peraga kampanye Rp11 miliar turun Rp7,8 miliar, iklan di media massa dari Rp2,5 miliar turun Rp1,6 miliar.
Selanjutnya, laporan audit dana kampanye Rp33,3 miliar diturunkan Rp33 miliar, pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara dari Rp99 miliar diturunkan hingga Rp33 miliar. Selisih yang dirasionalisasi yakni Rp22 miliar untuk anggaran KPU Sulsel.
Sementara untuk rasionalisasi anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel diketahui awalnya Rp175 miliar, namun dikurangi Rp37 miliar dan menjadi Rp138 miliar.