Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 2019, kata Kepala Bappeda setempat Junda Maulana.
"Beberapa program prioritas Sulbar pada 2019, diantaranya, pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," kata Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Senin.
Pembukaan musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 tersebut ditandai pemukulan gong oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto didampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar, Inspektur Utama Kementerian Bappenas Roni Dwi Susanto dan Pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Sulbar Arman Salimin.
Turut hadir pada kegiatan itu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, pemda kabupaten se-Sulbar, para asisten, staf ahli dan tim pakar gubernur, pimpinan OPD lingkup pemerinah provinsi dan kabupaten, para pimpinan instansi vertikal, akademisi, pimpinan dunia usaha, tokoh masyarakat serta tokoh agama di daerah itu.
Kepala Bappeda Sulbar itu menyampaikan, sebelum dilaksanakannya musrenbang, berbagai kegiatan telah dilakukan, yakni penyusunan rancangan awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022.
Selain itu, lanjutnya, juga dilaksanakan forum konsultasi publik dengan menghadirkan para "stakeholder" atau pemangku kepentingan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur dan kalangan, penerimaan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar berdasarkan hasil reses yang membawa aspirasi rakyat, pelaksanaan forum OPD serta pelaksanaan musrenbang kabupaten dan pra musrenbang provinsi.
Ia juga membeberkan beberapa usulan dari semua kabupaten se-Sulbar pada pelaksanaan pra-musrembang provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar pekan lalu yang sesuai dengan bidang pembangunan, yaitu, di bidang pemerintahan sebanyak 25 usulan kegiatan, dengan total anggaran Rp40,1 miliar, bidang ekonomi sebanyak 146 usulan kegiatan dengan anggaran mencapai Rp83,3 miliar.
"Sementara, di bidang infrastruktur sebanyak 84 usulan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp193,3 miliar serta 176 usulan di bidang sosial budaya dengan total anggaran Rp157,2 miliar," kata Junda Maulana.
"Beberapa program prioritas Sulbar pada 2019, diantaranya, pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," kata Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Senin.
Pembukaan musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 tersebut ditandai pemukulan gong oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto didampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar, Inspektur Utama Kementerian Bappenas Roni Dwi Susanto dan Pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Sulbar Arman Salimin.
Turut hadir pada kegiatan itu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, pemda kabupaten se-Sulbar, para asisten, staf ahli dan tim pakar gubernur, pimpinan OPD lingkup pemerinah provinsi dan kabupaten, para pimpinan instansi vertikal, akademisi, pimpinan dunia usaha, tokoh masyarakat serta tokoh agama di daerah itu.
Kepala Bappeda Sulbar itu menyampaikan, sebelum dilaksanakannya musrenbang, berbagai kegiatan telah dilakukan, yakni penyusunan rancangan awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022.
Selain itu, lanjutnya, juga dilaksanakan forum konsultasi publik dengan menghadirkan para "stakeholder" atau pemangku kepentingan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur dan kalangan, penerimaan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar berdasarkan hasil reses yang membawa aspirasi rakyat, pelaksanaan forum OPD serta pelaksanaan musrenbang kabupaten dan pra musrenbang provinsi.
Ia juga membeberkan beberapa usulan dari semua kabupaten se-Sulbar pada pelaksanaan pra-musrembang provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar pekan lalu yang sesuai dengan bidang pembangunan, yaitu, di bidang pemerintahan sebanyak 25 usulan kegiatan, dengan total anggaran Rp40,1 miliar, bidang ekonomi sebanyak 146 usulan kegiatan dengan anggaran mencapai Rp83,3 miliar.
"Sementara, di bidang infrastruktur sebanyak 84 usulan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp193,3 miliar serta 176 usulan di bidang sosial budaya dengan total anggaran Rp157,2 miliar," kata Junda Maulana.