Konflik Batas Wilayah Laut Dapat Terjadi

Rabu, 5 Mei 2010 14:15 WIB

Ambon (ANTARA News) - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Ambon, Hamis Wasahua mengatakan, konflik batas wilayah laut dapat terjadi di Maluku yang akan menjadi provinsi kepulauan jika pemerintah setempat tidak mengantisipasinya.

"Pemerintah Provinsi Maluku harus bisa menggagas sebuah undang undang tentang perbatasan wilayah laut untuk mengantisipasi konflik batas wilayah laut di daerah ini, jika ditetapkan sebagai provinsi kepulauan," katanya di Ambon, Rabu.

Dia mengatakan, saat ini konflik tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah (Malteng) sedang menjadi persoalan yang belum terselesaikan di Maluku, sehingga untuk mengantisipasi meluasnya konflik ke batas wilayah laut pemerintah setempat harus dapat bertindak cepat.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus bisa mendeteksi potensi-potensi konflik sebelum ditetapkan sebagai provinsi kepulauan sehingga bisa menciptakan akses keamanan kepada investor yang ingin berinvestasi di daerah ini," katanya.

Maluku yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan pemerintah pusat sebagai provinsi kepulauan memiliki 1.400-an pulau besar dan kecil.

Luas lautnya berkisar 92,4 persen atau 658.294,69 kilometer persegi dari total luas wilayah 712.479,69 kilometer persegi, sehingga sebagian besar industri unggulan di daerah ini mengandalkan hasil laut.

"Potensi keluatan itu harus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu faktor keamanan sangat diperlukan terutama untuk menjaring investor," katanya.

Laut Maluku memiliki kekayaan yang sangat besar. Selain keanekaragaman biotanya juga terdapat jenis hiu centrofurus molucancis yang hanya ditemukan di perairan Maluku pada kedalaman 1.000 meter.

Selain itu, ada pula udang laut dalam yang hidup pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut, dapat dijumpai di Laut Arafura, dan "slope fishery" yakni berbagai jenis ikan yang hidup di lereng-lereng gunung bawah laut.

Jumlah gunung bawah laut dalam Laut Maluku lebih dari 200.

Bahkan potensi "slope fishery" dan udang bawah laut Maluku telah diketahui Jepang dan Korea saat kedua negara itu menjalin kerjasama dengan Indonesia.

Menurut Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), Viktor Nikijuluw, kedua negara itu telah memiliki data lengkap terkait potensi laut Maluku itu.

"Kami dulu sudah pernah bekerjasama dengan Jepang dan Korea dan data lengkap terkait potensi itu sudah ada pada mereka. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengembangkannya untuk meningkatkan ekonomi sektor riil," katanya, saat berkunjung di Ambon beberapa waktu lalu.
(T.KR-RMY/J007)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.