Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan Anugerah Kihajar 2019 kepada 16 kepala daerah yang dianggap sukses menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memajukan sektor pendidikan di daerah masing-masing.
"Dalam anugerah malam ini kita juga akan memilih para kepala daerah yang sudah punya perhatian luar biasa dalam rangka menyiapkan putra-putrinya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dalam acara penganugerahan Kihajar 2019 yang diadakan di Balai Kartini, Jakarta pada Kamis malam.
Daerah-daerah yang mendapat Anugerah Kihajar 2019 adalah kepala daerah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Kota Jayapura, Kota Banjarbaru, Kabupaten Badung, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Deli Serdang.
Hadir dalam acara itu adalah Wali Kota Bandung, Wakil Wali Kota Malang, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Kutai Timur, Bupati Gowa, Bupati Deli Serdang, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Jayapura dan Wali Kota Banjarbaru untuk menerima anugerah tersebut secara langsung.
Aspek-aspek yang dinilai untuk Anugerah Kihajar 2019 adalah kebijakan, tata kelola, implementasi baik terkait TIK, manajemen, dan komitmen untuk peningkatan sumber daya manusia, dampak pada guru, siswa dan prestasi sekolah, serta inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah masing-masing.
Beberapa inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah penerima penghargaan seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk komitmen merealisasikan inovasi e-administrasi dan Bupati Kab. Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun yang memanfaatkan teknologi untuk memberi akses ke daerah terpencil.
"Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain agar IT menjadi bagian dari proses pendidikan dan kebudayaan sudah tidak bisa ditawar lagi," tegas Didik.
Berita Terkait
KPU mengklaim Sirekap di Pemilu 2024 lebih mutakhir dibanding 2019
Rabu, 31 Januari 2024 14:05 Wib
KPU dan Kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas KPPS Pemilu 2024
Kamis, 11 Januari 2024 15:41 Wib
KPK menelusuri keberadaan DPO Harun Masiku lewat Wahyu Setiawan
Jumat, 29 Desember 2023 16:10 Wib
TKN: Persatuan Jokowi dan Prabowo pascapemilu 2019 wujud rekonsiliasi nasional
Rabu, 13 Desember 2023 19:33 Wib
KPU RI : Sistem debat capres masih sama dengan Pilpres 2019
Jumat, 3 November 2023 18:56 Wib
Wapres Ma'ruf Amin ingatkan agar kasus kelelahan petugas pemilu tidak terulang
Rabu, 1 November 2023 15:16 Wib
Bakal cawapres Mahfud MD kenakan baju putih yang disiapkan untuk Pilpres 2019
Kamis, 19 Oktober 2023 12:51 Wib
KPU: Pilpres 2024 tanpa pilkada lebih ringan daripada Pilpres 2019
Rabu, 11 Oktober 2023 19:49 Wib