Forum Papua Damai Tolak SK MRP
Jayapura (ANTARA News) - Forum Papua Damai menolak Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 14 Tahun 2009 tentang bakal calon kepala daerah di Papua harus orang asli provinsi setempat.
"Sebuah surat keputusan tidak bisa menghalangi undang-undang yang berlaku. Jadi, kami menolak keputusan itu," kata juru bicara Forum Papua Damai, Simop P. Ayomi, di Jayapura, Kamis.
Ia mengatakan MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memilki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli provinsi ini yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
"Sebagai lembaga kultur yang tidak bisa lari jauh dari penanganan masalah-masalah adat seharusnya MRP lebih mengurus permasalahan yang saat ini banyak muncul di kabupaten/kota, bukan mengurusi masalah politik terus," katanya menegaskan.
Menurut ia, tugas dan wewenang MRP adalah meredam perang suku, mengadvokasi masyarakat adat untuk menuntaskan masalah hak ulayat, dan mengontol dana otonomi khusus agar memberdayakan kepala suku untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya.
"Tugas tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh MRP. Namun, karena terlibat politik praktis, akhirnya semuanya terbengkalai," katanya menandaskan.
Dengan adanya SK MRP No. 14, ujar Simop, saling membedakan di antara warga Papua telah terjadi, dan ketidakpercayaan terhadap sesamanya juga mulai muncul.
"Kondisi ini jelas sangat membahayakan orang Papua sendiri, di samping menghambat warga di sini untuk berkembang," ujarnya.
Akibat dari perbedaan tersebut, kata dia, secara tidak langsung orang Papua menjadi tersingkir. Sesama orang Papua juga mulai mengklaim wilayah dan tidak memperbolehkan saudaranya dari daerah lain hidup di dalam.
"Orang Papua yang sementara merantau ke wilayah Papua lainnya sudah tidak punya hak yang sama dengan orang asli daerah tersebut. Ini sangat disayangkan," katanya.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, juru bicara Forum Papua Damai, Simop P. Ayomi mengimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk tidak terjebak dalam permainan politik, terutama terkait terbitnya SK MRP Nomor 14/2009 tentang bakal calon bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota di Papua harus orang asli Papua.
Forum Papua Damai merupakan gabungan enam kelompok pemuda Papua yaitu, Komunitas Rajawali Merah di Tanah Papua (Julfikar Sawaki), Forum Tiga Tifa (Rode Yepasedanya), Gerakan Tiga Belas Bintang (Simop P. Ayomi), Gerakan Muda Padamu Papua (Frans Simbiak), Forum Melanesia (Agustinus T.), Gerakan Muda Untuk Demokrasi (Zainal S.). (KR-ALX/D007)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
