Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel merencanakan rest area (tempat istirahat) di Kabupaten Sidrap yang masih dalam tahap pembangunan, menjadi sentra kerajinan dan oleh-oleh.
Rest area yang berlokasi di Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu tersebut diproyeksikan menjadi salah satu ikon baru di Kabupaten Sidrap yang akan berlatar kincir pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di Makassar, Sabtu mengatakan pembangunan Rest Area di Sidrap merupakan bagian dari program prioritas Pemprov Sulsel yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita kembali bangun rest area bagi masyarakat yang lakukan perjalanan ke daerah, setelah rest area Jeneponto dalam tahapan pembangunan, kini rest area di Sidenreng Rappang mulai kita genjot pula," kata dia.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sidrap, M Arsyad menyatakan rest area akan diintegrasikan dengan kawasan wisata kincir. Tentunya akan menjadi bagian untuk pembangunan kawasan industri di Kecamatan Watang Pulu.
"Rest Area Datae dalam proses pengerjaan. Ditargetkan rampung pada dua hingga tiga tahun ke depan," ujarnya.
Kawasan tersebut bakal jadi etalase untuk produk-produk hasil olahan industri, dipajang dan dipromosikan di sana, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian.
Perencanaan tersebut, tambahnya, tidak lepas dari keberadaan PLTB Sidrap yang menawarkan pesona tersendiri bagi masyarakat, oleh karena itu destinasi wisata itu disebut kawasan wisata kincir untuk warga yang melakukan perjalanan daerah.
"Sebagai destinasi wisata baru, di samping pemandangan kincirnya, kita juga tentu akan menata. Alhamdulillah tahun ini kita fokus mengelola aset pemda yang ada di sana dengan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai rest area," katanya.
jika perencanaan ini terealisasi maka dipastikan akan menyerap APBD sangat besar. Sehingga saat ini pemda Sidrap fokus pada regulasi dan penyiapan lahan. Pada awal rekonstruksi rest area telah menggunakan anggaran sekitar Rp8-10 miliar.
"Jadi kita bertahap, perbaiki regulasi dulu, penataannya dan termasuk lokasi karena pembebasan lahannya tentu kita siapkan dana yang lebih besar lagi. Kita berharap ini bisa menjadi peluang baru untuk bisa menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD)," ujarnya.
