Pelaksanaan Program PUS Belum Optimal di Sulsel
Makassar (ANTARA Sulsel) - Pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dianggap belum berjalan optimal di Sulsel, karena perhatian pemerintah daerah terhadap program pendidikan non-formal ini belum dapat dilaksanakan secara baik.
Kepala Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Non-Formal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Hamid Muhammad, mengungkapkan, dalam program tersebut terdapat sejumlah program utama yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti, program peningkatan pendidikan anak usia dini, pemberantasan buta aksara, pendidikan kecakapan kehidupan, pendidikan kesetaraan jender, dan peningkatan mutu pendidikan.
Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, kata dia, masih banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakan program tersebut secara optimal, diantaranya adalah program pendidikan anak usia dini.
Hingga saat ini terdapat sekitar 60 persen dari total anak usia sekolah dasar yang terpaksa harus 'drop out', akibat kurangnya kesiapan anak-anak untuk menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar.
"Permasalahan ini telah mengakibatkan jumlah buta aksara di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah buta aksara secara nasional setiap tahunnya terus mencapai angka 700.000 anak," katanya saat menghadiri penandatanganan kerja sama Pemprov Sulsel dengan UNICEF dan ILO tentang program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Makassar, Rabu.
Sejauh ini, lanjut dia, angka partisipasi masyarakat untuk memasukkan anaknya pada pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-Kanak masih berkisar antara 50 persen. Dia menargetkan, pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan anak usia dini mampu mencapai 75 persen lebih.
Dia meminta, pemerintah provinsi terutama Sulsel mampu mengoptimalkan keberadaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang sudah terbentuk pada 23 kabupaten/kota. Forum ini memang bertugas mampu merealisasikan seluruh paket program PUS tersebut.
"Minat orang tua mengikutsertakan anak-anak mereka di TK dan kelompok bermain atau play group masih kurang, pemda sebaiknya mengoptimalkan fungsi forum PUS yang telah dibentuk di daerah-daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala Penasihat Teknis ILO Indonesia, Patrick mengungkapkan besarnya jumlah anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan telah mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pekerja anak. Rata-rata anak-anak putus sekolah tersebut lebih memilih bekerja dibandingkan harus melanjutkan pendidikan
"Pemerintah daerah diminta tetap konsisten dengan program yang telah dideklarasikan di Dakkar, Senegal tersebut," pintanya.
Pada kesempatan lain, Communications Officer Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Randy Salim mengaku pihaknya telah menyusun sejumlah program untuk pendidikan anak usia dini. Sejauh ini, bank dunia telah mengalokasikan dana sebesar 92 juta dolar AS guna membiayai dan mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini itu.
Bahkan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya, Bank Dunia akan memperbanyak jumlah kelompok bermain maupun taman kanak-kanak. Hal itu dilakukan untuk mendorong kemampuan masyarakat agar dapat menyekolahkan anaknya ke playgroups/TK sebelum ke memasuki jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD).
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan itu juga mengatakan siap mendukung program tersebut, melibatkan program PUS untuk mendukung program pemprov Sulsel yakni pendidikan gratis.
Sementara, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulsel tahun ini pemerintah provinsi menargetkan akan memberikan pelatihan kepada 2.700 orang guru yang tersebar di provinsi Sulsel.
(T.PK-HK/Z002)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
