Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar berharap Program Marasa (mandiri, cerdas dan sehat) dapat menekan angka kemiskinan di daerah itu.
"Program Marasa merupakan salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar 2017-2022, untuk melepas Sulbar dari daerah tertinggal," kata Ali Baal Masdar, pada rapat koordinasi dan sinkronisasi program Marasa Tahun 2021, sekaligus evaluasi program Marasa Tahun 2021 di Polewali Mandar, Selasa.
Ia juga berharap program itu bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, berkembangnya potensi desa serta dapat menekan angka kemiskinan.
Gubernur menyampaikan, Program Marasa diharapkan dapat menjadi sebuah model pembelajaran dalam perencanaan program kegiatan desa berbasis pada tata data yang ada di desa dan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat, baik dengan melihat potensi dan produk unggulan yang ada di desa serta permasalahan yang dihadapi oleh desa.
"Untuk itu, perlu perhatian dan sinergi dari para OPD, utamanya dalam memfokuskan beberapa program yang bisa memberikan kontribusi siginifikan terhadap peningkatan capaian indikator kinerja utama (IKU)," ujar Ali Baal Masdar.
Ia berharap, rapat koordinasi program Marasa yang dilakukan itu, dapat dijadikan wadah diskusi untuk merumuskan poin-poin penting terhadap program yang sudah berjalan dan menemukan kekurangan serta mencari solusi untuk memperbaikinya.
"Ini harus dilakukan demi terwujudnya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar pada umumnya," ucapnya.
Program Marasa saat ini, kata Gubernur, merupakan tahun ketiga dan kebijakan pemerintah daerah untuk lebih menyentuh program Marasa di 43 desa yang juga menyasar program Marasa perkotaan di kelurahan yang menitikberatkan pada pola pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Menurut gubernur, alokasi anggaran Pemprov Sulbar dalam APBD sangat terbatas sehingga perlu memikirkan Program Marasa yang dapat berkolaborasi dengan program CSR yang ada di wilayah Sulbar, sehingga program tersebut dapat menjadi milik daerah seutuhnya.
"Saya berharap Program Marasa ini tidak hanya dijalankan oleh dinas PMD saja, tetapi OPD lain saya minta bisa terintegrasi, sesuai tugas fungsi dan kewenangannya, termasuk instansi vertikal dan pemerintah kabupaten se-Sulbar untuk bisa saling bersinergi mengusung program ini menuju masyarakat Sulbar dan 'Malaqbiq' atau bermartabat," ujar Ali Baal Masdar.
Sementara, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, tahun ini pemerintah daerah akan terus bekerja menjadikan lokus pemberian layanan melalui Program Marasa, dua kali lebih bagus yang bertujuan bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
"Pemerintah daerah harus memastikan bagaimana desa itu bisa di-upgrade dan Insya Allah di 575 desa yang ada di Sulbar, kita target sudah tidak ada lagi desa di bawah standar rendah," ujar Muhammad Idris.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar Muhammad Jaun menyampaikan bahwa tujuan dari Program Marasa tersebut untuk mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian melalui upaya pengintegrasian sumber daya ekonomi pendidikan dan kesehatan serta pengembangan produk unggulan, sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan pemerintah daerah pada lokus desa.
"Adapun yang menjadi sasaran, yaitu desa dan usaha ekonomi masyarakat, berkembangnya potensi yang layak pasar lokal nasional, maupun internasional dalam rangka menciptakan kemandirian desa, terbukanya jaringan kelembagaan desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa," katanya.
Kemudian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan.
Rapat koordinasi dan sinkronisasi program Marasa tingkat Provinsi Sulbar tersebut diikuti unsur OPD Sulbar, para asisten, staf ahli, tenaga ahli gubernur, unsur OPD kabupaten, instansi vertikal, unsur perguruan tinggi serta tenaga pendamping profesional Apdes dan Apbepnas.
