Mamuju (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempersiapkan hak interpelasi kepada Pemerintah Sulbar atas belum disalurkannya bantuan hibah APBD Sulbar untuk kepentingan masyarakat.
"Lima fraksi di DPRD Sulbar menyepakati akan melakukan interpelasi kepada Pemerintah Sulbar yang sampai saat ini belum menyalurkan alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat," kata Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, lima fraksi yang akan melakukan interpelasi, yaitu Fraksi NasFem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Kebangkitan Nasional yang merupakan koalisi PKB dan PAN.
Menurut dia, DPRD Sulbar telah minta kepada Pemerintah Provinsi Sulbar mempercepat belanja hibah untuk kepentingan pembangunan di Sulbar, karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
"Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar diminta untuk mempercepat proses administrasi belanja hibah tersebut, agar masyarakat merasakan pembangunan," katanya.
Namun, kata dia lagi, belanja hibah untuk kepentingan pembangunan Sulbar sebesar Rp103 miliar belum disalurkan, karena persoalan administrasi.
Karena itu, ia mengatakan, hal interpelasi akan digunakan agar masyarakat dapat secepatnya merasakan anggaran pembangunan di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Belanja hibah tersebut telah dianggarkan melalui APBD Sulbar yang belum disalurkan untuk kepentingan publik, di antaranya untuk pembangunan rumah ibadah, untuk kelompok tani dan nelayan serta hibah lembaga, jadi harus secepatnya disalurkan," katanya pula.
Ia mengatakan, belanja hibah tersebut segera diproses, karena dapat mengakibatkan keterlambatan realisasi APBD 2021 Sulbar.
"Belanja hibah ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2021 serta tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, selain itu telah terdapat penerimanya by name by address," katanya.
Dia menyampaikan, belanja hibah APBD 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga harus secepatnya diproses untuk mendukung pembangunan di Sulbar.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar juga telah menyampaikan bahwa belum disalurkannya anggaran hibah bansos APBD Sulbar, karena pemerintah berhati-hati jangan sampai melanggar aturan penggunaannya.
"Pemerintah belum menyalurkan anggaran hibah, karena berhati-hati agar penyalurannya tidak melanggar aturan," katanya pula.
Berita Terkait
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta hormati putusan BK soal Prasetio Edi
Rabu, 6 April 2022 14:11 Wib
Anies enggan tanggapi paripurna interpelasi di DPRD DKI Jakarta
Selasa, 28 September 2021 11:58 Wib
Gubernur DKI Jakarta hormati hak interpelasi DPRD soal Formula E
Jumat, 27 Agustus 2021 15:32 Wib
Tujuh fraksi DPRD DKI tolak keinginan penggunaan hak interpelasi terhadap Anies
Jumat, 27 Agustus 2021 15:28 Wib
DPRD minta klarifikasi Gubernur Sulbar terkait dana hibah dan bansos
Selasa, 3 Agustus 2021 21:56 Wib
Nasdem DKI tak sejalan dengan Fraksi PSI soal Interpelasi untuk Anies
Selasa, 17 November 2020 20:04 Wib
Sudah 15 anggota DPRD Banten usulkan interpelasi terhadap gubernur
Selasa, 2 Juni 2020 20:21 Wib
Tiga fraksi DPRD Sumbar usulkan hak interpelasi pada gubernur
Selasa, 21 Januari 2020 19:21 Wib