Epidemiolog : Selain Omicron varian Delta masih menyebar di Sulawesi Selatan

Kamis, 10 Februari 2022 19:46 WIB

Ilustrasi - Pelaksanaan tracking dan testing kepada sejumlah warga di Takalar, Sulsel dalam mengantisipasi COVID-19. ANTARA /Nur Suhra Wardyah

Makassar (ANTARA) - Ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin Makassar Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan bahwa selain virus corona varian Omicron, varian Delta juga masih menyebar di luar pulau Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan.

Ia menjelaskan bahwa secara nasional, varian omicron telah menyebar 90-96 persen utamanya di Pulau Jawa. Sementara wilayah di luar Jawa masih terjadi campuran antara Omicron dan Delta.

"Dengan kombinasi varian itu, Delta tingkat keparahan kematiannya cukup besar dibanding varian Omicron. Tapi Omicron memiliki tingkat penularan enam kali lebih cepat di banding delta," ujarnya di Makassar, Kamis.

Prof. Ridwan menjelaskan meski tingkat penyebaran Omicron lebih cepat, namun tidak lebih buruk dari pada Delta. Sebab sebagian besar, Omicron bergejala 40-50 persen.

"Dia masuk gejala ringan dan sedang sehingga bagi mereka yang terindikasi ada COVID-19 varian Omicron itu dengan isolasi yang baik itu bisa sembuh secepatnya," ujar dia.

Inkubasi Omicron ini cenderung lebih pendek dari sebelumnya, berkisar 5-6 hari, yang berarti lima hari sebelumnya sudah terjadi paparan dan sudah berpotensi jadi sumber penularan. Maka dari itu, pemerintah memperketat isolasi pasca penerbangan, yakni tujuh hari.

Menurut Prof. Ridwan, terbukanya bandara dipastikan berpotensi masuknya kasus baru yang sangat besar, karena itu pengetatan di pintu masuk sangat penting.

"Di sinilah peran teman-teman di lapangan, satgas kemudian bagian imigrasi untuk meningkatkan deteksi dini agar mampu mendeteksi siapa-siapa yang berpotensi atau terdeteksi menjadi sumber penularan," urainya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulsel, dari sisi pelacakan kasus masih berada di angka rasio 1:5 atau 1:8 dan itu dinilai masih sangat rendah dibandingkan standar nasional 1:15 atau jauh lebih rendah lagi dibanding standar WHO (Badan Kesehatan Dunia) 1:30.

Hal ini, kata Guru Besar FKM Unhas, menjadi PR Pemerintah Sulsel untuk menggenjot dan memaksimalkan angka pelacakan kontak.

"Kemudian dari sisi testing juga masih perlu peningkatan. Jadi ini PR besar untuk Pemerintah Sulsel untuk menekan laju pertumbuhan kasus," ujarnya.