Jurnalis Papua Minta Lebih Proporsional dan Berimbang

Jumat, 24 Februari 2012 13:16 WIB

Jayapura (ANTARA News) - Para jurnalis di Papua diminta untuk lebih proporsional dan berimbang dalam menyiarkan berita tentang kekerasan di daerah itu, agar citra Papua tidak melekat dengan kekerasan tetapi juga harmonisasi dan menjaga keutuhan bangsa.

Permintaan itu disampaikan Asisten Deputy Informasi Publik dan Kehumasan Kementerian Koordinator Polhukam, Fathan Harun, dalam pertemuan dengan sejumlah pekerja media massa di Jayapura, Jumat.

Dia mengatakan, berita yang ditulis oleh para wartawan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Karena itu, sebelum merilis sebuah berita, para wartawan diminta mempertimbangkan aspek proporsi dan keberimbangan.

Memang, kata dia, ada ruang dan waktu untuk melakukan hak jawab bagi pihak yang dirugikan oleh sebuah pemberitaan, namun belum tentu publik membaca, mendengar atau menonton siaran yang memuat hak jawab.

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Fathan meminta para pekerja media di Papua untuk lebih mementingkan kebenaran besar dibandingkan dengan kebenaran kecil.

Para wartawan di Jayapura, dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan keluhan soal kesulitan mereka untuk menemui para pejabat di Papua yang mau bicara tentang pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna "mengcounter" pernyataan dari kelompok separatis.

Menurut Fathan, sebenarnya kesenjangan komunikasi di antara para wartawan dengan para pejabat lokal bisa diatasi melalui berbagai pertemuan silaturahmi. Pertemuan-pertemuan itu, bisa dikemas secara informal, misalnya, di sebuah restauran, sebagaimana sering dilakukan oleh Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta dengan para pemimpin redaksi media-media nasional.

Hanya, di tingkat lokal, sejumlah pemimpin redaksi yang hadir dalam silaturahmi itu, mengungkapkan, kalau di Papua para pemimpin redaksi jarang diajak bicara oleh pemerintah daerah. Para pejabat lebih memilih melakukan kontak person dengan para wartawan di lapangan.

"Padahal kebijaksanaan dan arah pemberitaan itu ada pada para redaktur dan pemimpin redaksi, namun di Papua para pejabat lebih suka berhubungan dengan wartawan saja, bukan dengan para redaktur dan pemimpin redaksi,"kata Pemimpin Redaksi Harian Bintang Papua yang terbit di Jayapura, Walhamri Wahid.

Sejumlah persoalan yang dikemukakan para jurnalis di Papua itu, oleh Fathan Harun dijadikan masukan untuk disampaikan kepada berbagai pemangku kewajiban, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sehari sebelumnya, Kamis (23/2), Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H. Tulung, yang menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Keberagaman Budaya Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Papua", di Jayapura, meminta para jurnalis untuk lebih proporsional dan berimbang dalam pemberitaan, guna tercipta suasana harmonis di wilayah paling timur Indonesia itu.
(T.K006/Z002)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.