Logo Header Antaranews Makassar

Silpa Sulsel 2008 Diprediksi Capai Rp204 Miliar

Senin, 8 Juni 2009 12:00 WIB
Image Print

Makassar (ANTARA Sulsel) - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Sulawesi Selatan 2008 diprediksi mencapai Rp204 miliar, mengalami peningkatan dibanding SILPA 2007 yang mencapai Rp200 miliar.

Menurut Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel, Yushar Huduri di Makassar, Senin, pada tahun anggaran 2008 lalu realisasi penggunaan anggaran mencapai 93 persen dari total APBD Sulsel 2008 Rp2,2 triliun.

Pemprov Sulsel mengaku, realisasi kinerja anggaran 2008 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 94 persen.

"Turunnya kinerja keuangan ini dipengaruhi lambatnya pengesahan RAPBD 2008 yang dilaksanakan Februari 2008 lalu," ujarnya.

Berdasarkan informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil pemeriksaan realisasi penggunaan anggaran 2008 sudah dikeluarkan pada pertengahan Juni 2009.

Pemprov menjadwalkan pembahasan Rancangan APBD Perubahan Sulsel dilaksanakan Agustus 2009. Diharapkan anggaran Silpa 2008 itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung penyelesaian program kerja pemprov Sulsel hingga akhir tahun 2009.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) anggaran daerah 2008 sebesar Rp51 triliun.

"Kami minta kepada daerah untuk mengoptimalkan penggunaan Silpa sebesar Rp51 triliun dalam tahun anggaran 2009 ini," kata Menkeu saat membuka Munas III Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta April lalu.

Dia mengingatkan agar daerah tidak hanya menempatkan dana-dana itu ke dalam surat utang negara (SUN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Data Depkeu menyebutkan angggaran Silpa daerah 2008 yang mencapai Rp51,40 triliun, diperoleh dari 502 daerah yang telah menyerahkan perda APBD-nya kepada pemerintah pusat.

Dibandingakan Silpa anggaran daerah tahun 2007 yang mencapai Rp45 triliun, silpa 2008 yang digunakan untuk tahun anggaran 2009 mengalami kenaikan karena adanya penambahan pemerintahan daerah dari 484 menjadi 510 pemda.

(T.PK-HK/S016)