Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengatakan bahwa arah politik partai berlambang pohon beringin itu akan selalu berada di pemerintahan.
"Yang jelas buat Partai Golkar melihat momentum politik yang tepat. Golkar kan selalu dalam pemerintahan, mau kalah juga selalu diajak dalam pemerintahan," kata Erwin usai 'Rilis Riset Big Data Pergerakan Suara Pemilih Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024' di Menara 9, Jakarta, Kamis malam.
Meski begitu, partai-nya masih menunggu momentum yang tepat untuk bergabung dengan partai politik maupun koalisi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun momentum yang tepat itu tidak lagi soal elektabilitas dan cawapres.
"Kalau pilpres kan sudah ada tiga yang tertinggi ya. Kalau wakil presiden (wapres) yang saya katakan, tidak menjadi faktor yang penting, karena tidak bisa ada wapres yang mengatakan ini, kemudian jadi wapres-nya dan kemudian pasangan ini bisa 51 persen," imbuhnya.
Untuk itu, sambung Erwin, momentum tersebut berkaitan dengan kepentingan terbaik yang bisa didapat oleh Golkar.
"Kami tunggu momentum yang tepat di mana Partai Golkar bisa mendapatkan yang namanya politik ya, pasti kepentingan. Mendapatkan kepentingan terbaik bagi Partai Golkar," jelas Erwin.
Ia juga mengungkapkan Golkar masih terus melakukan pertemuan strategis dengan partai politik lainnya. Kendati demikian, pertemuan strategis itu tak perlu dipublikasikan.
Saat disinggung terkait Dewan Pakar Partai Golkar yang merekomendasikan agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan cawapres-nya dapat dideklarasikan sebelum bulan Agustus berakhir. Erwin menjelaskan rekomendasi bukan berarti dieksekusi.
Sebab, ia menilai Golkar merupakan partai terbuka yang tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, setiap kader memiliki hak untuk mengutarakan pendapat.
"Anggota penerus boleh silakan lakukan kritik kepada internal itu bagus. Itulah membuat Partai Golkar membina diri. Tapi itulah karena Partai Golkar tidak ada pemiliknya, kita berlandaskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai sehingga kita harus mengikuti peraturan yang ada di Partai Golkar. Ada anggaran partai ada peraturan organisasi," tuturnya.
