Kigali, Rwanda (ANTARA) - Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) pada Senin mengutuk rencana pemerintahan militer Niger untuk mengadili Presiden Mohamed Bazoum.
Pada Senin, juru bicara militer Niger mengatakan Bazoum akan dikenai tuntutan "pengkhianatan dan memperburuk keamanan internal dan eksternal" negara.
Dalam sebuah pernyataan, ECOWAS mengatakan telah mempelajari upaya "dengan kebodohan" untuk mengajukan tuntutan terhadap Bazoum.
"ECOWAS mengutuk tindakan ini, hal ini merupakan bentuk lain provokasi dan berlawanan dengan laporan kesediaan otoritas militer di Niger untuk mengembalikan tatanan konstitusional melalui jalan damai," kata pernyataan itu.
"Bazoum tetaplah presiden Niger yang terpilih secara demokratis dan diakui," tambah pernyataan itu.
Organisasi itu kembali mengutuk "penahanan ilegal" Bazoum dan membuat tuntutan baru pembebasan dirinya dan pengembalian posisinya.
Pekan lalu, pemimpin ECOWAS, pada konferensi darurat di ibukota Nigeria, Abuja, memerintahkan pengaktifan pasukan siaga untuk "mengembalikan tatanan konstitusional" di Niger.
Namun, pada Minggu, sekelompok pemuka agama Islam Nigeria yang mengunjungi Niger mengatakan pemerintah militer Niger terbuka untuk pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan kebuntuan mereka dengan organisasi regional itu.
Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pasukan pengawal presiden Niger menyatakan dirinya sebagai kepala pemerintahan transisi setelah menggulingkan Bazoum melalui intervensi militer pada 26 Juli.
Sumber: Anadolu
Berita Terkait
Jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke berbagai wilayah Suriah
Senin, 9 Desember 2024 14:33 Wib
Presiden Korsel Yoon meminta maaf atas pernyataan darurat militer
Sabtu, 7 Desember 2024 13:34 Wib
China jatuhkan sanksi terhadap 13 perusahaan militer AS
Jumat, 6 Desember 2024 7:09 Wib
Prabowo: Penetapan darurat militer di Korsel jangan membuat negara lengah
Rabu, 4 Desember 2024 14:26 Wib
KBRI Seoul : WNI di Korea Selatan dapat beraktivitas pasca pencabutan darurat militer
Rabu, 4 Desember 2024 12:08 Wib
TNI pelajari putusan MK soal KPK berwenang usut dugaan korupsi di lingkungan militer
Senin, 2 Desember 2024 15:23 Wib
MK menegaskan KPK berwenang usut korupsi militer hingga putusan inkrah
Jumat, 29 November 2024 13:19 Wib
Menhan akan kembangkan latihan militer bersama di wilayah timur
Senin, 25 November 2024 17:58 Wib