Istanbul (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui kegagalan pemerintahnya melindungi warga Israel dari serangan mengejutkan kelompok pejuang Palestina, Hamas, pada 7 Oktober tahun lalu.
“Tanggung jawab pertama pemerintah adalah melindungi rakyat. Itu adalah tanggung jawab utama yang harus ditanggung, dan masyarakat tidak terlindungi. Kami harus mengakuinya,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan saluran YouTube Dr. Phil's Primetime, Kamis (9/5).
Setelah serangan 7 Oktober, tekanan publik meningkat terhadap PM Israel untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena kurangnya informasi intelijen mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas.
Hamas mengklaim serangan itu merupakan respon atas kebijakan dan tindakan opresif Israel terhadap warga Palestina selama beberapa dekade.
Beberapa survei yang dilakukan di Israel dalam beberapa bulan terakhir juga menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan Netanyahu mundur.
Pengakuan Netanyahu atas kegagalan pemerintahannya muncul setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan akan menghentikan pasokan senjata tertentu ke Israel, jika operasi darat skala besar di Rafah dilancarkan.
Namun, Netanyahu menyatakan harapan bahwa dia dan Biden dapat menyelesaikan "perbedaan" mereka terkait serangan yang sedang berlangsung di Gaza.
“Kami sering kali mempunyai kesepakatan, tetapi ada perbedaan pendapat yang bisa kami atasi. Saya harap kami bisa mengatasinya sekarang, tetapi kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk melindungi negara kami,” kata dia.
Dia menegaskan kembali tuntutan Israel untuk membentuk "semacam pemerintahan sipil oleh warga Gaza yang tidak terkait dengan serangan ke Israel', dengan bantuan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, serta sejumlah negara lain yang menginginkan stabilitas dan perdamaian.
Bersamaan dengan itu, Israel juga menginginkan pembahasan rencana untuk masa depan Jalur Gaza pascaperang.
Sumber: Anadolu
Berita Terkait
World Water Forum di Bali akan menghasilkan deklarasi tingkat menteri pertama kali
Minggu, 19 Mei 2024 15:09 Wib
Yusril yakin Kabinet 100 Menteri tak lagi berulang jika revisi UU Kementerian negara disahkan
Sabtu, 18 Mei 2024 18:41 Wib
PM Slovakia Robert Fico luka parah usai ditembak orang tak dikenal
Kamis, 16 Mei 2024 12:41 Wib
Kementan serahkan bantuan bibit untuk 11 ribu hektare lahan di Sulawesi Barat
Senin, 13 Mei 2024 16:03 Wib
Mensos menyantuni ahli waris korban meninggal terdampak bencana Sulsel
Jumat, 10 Mei 2024 18:39 Wib
BLK Maritim kerja sama Indonesia dan Austria hadir di Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
Menteri PUPR: Pengerjaan rumah menteri di IKN selesai Juli 2024
Selasa, 7 Mei 2024 11:39 Wib
Menteri ATR AHY ingin jadikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Jumat, 3 Mei 2024 11:03 Wib