PBB (ANTARA) - Semua negara bertanggung jawab untuk menghormati lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menanggapi pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut permohonan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel oleh jaksa ICC “keterlaluan.”
“Kami tidak diperbolehkan mengomentari semua pernyataan yang keluar dari setiap negara anggota, namun yang jelas adalah bahwa setiap negara anggota memiliki tanggung jawab untuk menghormati institusi internasional,” kata Dujarric dalam konferensi pers di Markas PBB, New York, Selasa (21/5).
Sehari sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan mengatakan dia telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak Oktober 2023 berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh kantornya.
Para pemimpin Israel yang dimaksud Jaksa Khan adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Adapun pentolan Hamas yang masuk dalam surat perintah penangkapan itu adalah Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh, Kepala Sayap Militer Mohammed Diab Ibrahim Masri, dan Pemimpin Hamas di Jalur Gaza Yahya Sinwar.
Keputusan mengenai apakah salah satu surat perintah penangkapan pada akhirnya akan dikeluarkan berada di tangan panel yang terdiri dari tiga hakim ICC. Mereka yang akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kantor Khan.
Para pejabat AS mengecam surat perintah penangkapan ICC tersebut. Presiden Joe Biden bahkan menegaskan bahwa meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel, Tel Aviv tidak melakukan genosida di Gaza.
Selain itu, Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan anggota parlemen saat ini sedang menjajaki opsi, termasuk sanksi, untuk menghukum ICC jika mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pejabat Israel itu.
Gedung Putih, Selasa, mengatakan Presiden Biden bersama anggota parlemen sedang membahas langkah selanjutnya mengenai usulan sanksi terhadap ICC yang diajukan Partai Republik.
Baik AS maupun Israel bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang mendasari pembentukan ICC.
Sumber: Sputnik, Anadolu
Berita Terkait
![KPU bakal merekrut kembali KPPS sebagai tindak lanjut putusan MK](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/12/IMG-20240612-WA0026_2.jpg)
KPU bakal merekrut kembali KPPS sebagai tindak lanjut putusan MK
Kamis, 13 Juni 2024 15:22 Wib
![KPU segera publikasikan Rancangan PKPU pencalonan pilkada](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/13/IMG-20240612-WA0026_2.jpg)
KPU segera publikasikan Rancangan PKPU pencalonan pilkada
Kamis, 13 Juni 2024 11:36 Wib
![Ketua MKMK: Penanganan PHPU oleh MK sudah berjalan rapi](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/12/pixelcut-export-96_1.jpeg)
Ketua MKMK: Penanganan PHPU oleh MK sudah berjalan rapi
Rabu, 12 Juni 2024 10:18 Wib
![KPU RI : Batas usia calon kepala daerah masih mengacu tanggal penetapan](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/06/IMG_5855.jpeg)
KPU RI : Batas usia calon kepala daerah masih mengacu tanggal penetapan
Senin, 10 Juni 2024 14:03 Wib
![Dosen: KPU harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan kepala daerah](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/07/Pilkada-serentak.jpg)
Dosen: KPU harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan kepala daerah
Jumat, 7 Juni 2024 15:40 Wib
![MK mengabulkan gugatan PHPU PDIP terkait kecurangan KPPS di Gorontalo](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/06/pixelcut-export-80.jpeg)
MK mengabulkan gugatan PHPU PDIP terkait kecurangan KPPS di Gorontalo
Kamis, 6 Juni 2024 15:17 Wib
![MK menggelar sidang putusan PHPU Pileg 2024 mulai 6 Juni](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/05/Sidang-Putusan-Dismissal-MK-PHPU-Pileg-2024-210524-RIV-10.jpg)
MK menggelar sidang putusan PHPU Pileg 2024 mulai 6 Juni
Rabu, 5 Juni 2024 14:01 Wib
![DPR AS meloloskan RUU untuk menjatuhkan sanksi bagi ICC terkait Israel](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/22/PBB.jpg)
DPR AS meloloskan RUU untuk menjatuhkan sanksi bagi ICC terkait Israel
Selasa, 4 Juni 2024 10:17 Wib