Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa Indonesia terus memperjuangkan agenda reformasi pada institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya terhadap Dewan Keamanan (DK) PBB.
“Sampai saat ini, Indonesia tidak pernah berhenti memperjuangkan reformasi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, yang sudah diperjuangkan sejak dulu,” kata Iqbal dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Reformasi pada DK PBB pun semakin penting mengingat hanya badan itulah yang dapat “memaksakan” resolusinya dijalankan oleh negara anggota PBB.
Meski demikian, Iqbal mengakui bahwa tantangan agenda reformasi PBB saat ini berpangkal dari belum tercapainya kesepakatan terhadap perubahan sistem yang diterima oleh semua negara anggota PBB.
“Ada yang mengusulkan (perubahan) hak veto, ada yang mengusulkan status negara tetap atau negara semi-permanen, dan sebagainya,” ucap Iqbal.
Jubir Kemlu RI itu juga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling pertama menyerukan reformasi PBB, seperti yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya, “To Build the World Anew”, di hadapan Majelis Umum PBB pada 30 September 1960.
Soekarno, dalam pidatonya tersebut, menegaskan pentingnya PBB berkembang sesuai dengan realitas zaman, dan salah satu hal yang didorongnya adalah peninjauan kembali fungsi Dewan Keamanan PBB.
Arsip pidato tersebut pun telah diakui sebagai Ingatan Kolektif Dunia (Memory of the World) oleh UNESCO pada 2023.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengakui muncul desakan dari negara-negara anggota PBB untuk mereformasi organisasi internasional itu selama Sidang ke-78 Majelis Umum PBB pada Oktober 2023.
Ia mengatakan, sejumlah pemimpin dunia mengkritik kondisi lembaga-lembaga multilateral yang ada. Para pemimpin juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara institusi pemerintahan global dan realitas ekonomi dan politik dunia, ucap dia.
“Satu per satu pemimpin mengatakan kepada saya bahwa lembaga multilateral kita saat ini tidak membuahkan hasil ... dan menyerukan reformasi,” kata Guterres dalam pertemuan Agenda Bersama (Common Agenda) di Markas PBB.
