Pembangunan Kantor DPRD Sulbar Menuai Kritik
Mamuju (ANTARA Sulsel) - Pembangunan kantor DPRD Sulbar di kelurahan Rangas Kecamatan Mamuju yang berjarak sekitar enam kilometer dari Kota Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menuai kritik dari sejumlah anggota dewan.
Salah seorang anggota komisi II DPRD Sulbar, Heince Demmabuttu Kamis, mengkritik pembagunan kantor DPRD Sulbar yang dibangun di atas tanah seluas 1,3 hektare tersebut karena dinilai terjadi indikasi dugaan korupsi didalamnya.
Ia mengatakan, pembangunan kantor DPRD Sulbar yang menelan anggaran sekitar Rp11,6 miliar dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2008, ditambah dengan sekitar Rp 10 miliar anggaran APBN pada tahun 2009, dikerjakan tidak sesuai dengan besarnya anggaran proyek tersebut.
Menurut dia, pekerjaannya pada proyek kantor wakil rakyat, hanyalah sebatas pondasi dan tiang pancang, dan pekerjaannya kantor tersebut tidak rampun secara keseluruhan untuk bisa dimanfaatkan.
Charles Wiseman, anggota DPRD Sulbar lainnya juga, menilai pekerjaan yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar tersebut tidak masuk akal jika hanya dikerjakan sebatas tiang pancang dan pondasi.
"Makanya kami curiga ada indikasi korupsi didalamnya, karena pembangunan kantor tersebut sangat jelek dan sangat tidak masuk akal jika proyek kantor dewan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut tidak bisa dirampungkan," katanya
Mestinya kata dia, dengan anggaran yang besarnya miliaran rupiah tersebut, sudah mampu membuat kantor wakil rakyat tersebut beroperasi dan bisa difungsikan sebagai fasilitas Negara.
"Kalau anggaran sebesar itu tidak cukup untuk membangun kantor DPRD Sulbar mestinya dialihkan saja untuk pembangunan sarana lain yang dianggap cukup," katanya
Oleh karena itu kata dia, dewan akan segera membentuk pansus untuk mengusut pembangunan kantor DPRD Sulbar tersebut, agar jelas ke mana anggaran yang selama ini diganakan untuk membangun kantor tersebut.
Dewan akan membentuk pansus untuk mengklarifikasi pembangunan kantor DPRD Sulbar ini, dan telah disepakati, oleh semua komisi di dewan ini," ujarnya
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar, Burhanuddin, mengatakan belum rampunnya pekerjaan kantor DPRD Sulbar tersebut karena anggaran yang digunakan selama ini sekitar Rp21,6 miliar untuk membangun kantor tersebut, belum cukup.
Mestinya kata dia, anggaran yang digunakan untuk membangun kantor DPRD Sulbar tersebut sekitar Rp64 miliar sesuai besaran anggaran awal pembangunan kantor tersebut, agar kantor dewan itu bisa dirampungkan secara keseluruhan.
(T.PK-MFH/I006)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
