SKPD Mamuju Tidak Programkan "BBM" Diberi Sanksi

Rabu, 3 September 2014 23:30 WIB

"SKPD di Pemkab Mamuju sudah menandatangani pakta integritas untuk menciptakan BBM, sehingga yang tidak menjalankannya akan diberikan sanksi," kata Asisten III Pemkab Mamuju, Daud Yahya pada acara "Cofe Morning" Ombudsman Sulbar, di Mamuju, Rabu.

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang tidak menjalankan program Birokrasi Bersih dan Melayani (BBM) yang dicanangkan Pemkab Mamuju akan diberikan sanksi.

"SKPD di Pemkab Mamuju sudah menandatangani pakta integritas untuk menciptakan BBM, sehingga yang tidak menjalankannya akan diberikan sanksi," kata Asisten III Pemkab Mamuju, Daud Yahya pada acara "Cofe Morning" Ombudsman Sulbar, di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada SKPD yang tidak menjalankan BBM akan disesuaikan dengan aturan yang ada.

Oleh karena itu menurut dia, SKPD harus menjalankan program yang berkaitan dengan pelaksanaan BBM, dan mencegah segala bentuk tindakan yang bertengan dengan itu, agar tercipta pembangunan yang lebih baik menuju kesejahteraan di Mamuju.

"Telah ada pula dibentuk majelis pertimbangan mengatasi bila ada masalah yang menyimpang dengan pengelolaan anggaran oleh pemerintah di Mamuju, itu salah satu bentuk pencegahan tindakan pejabat yang jauh dari upaya pelaksanaan BBM," katanya.

Ia juga menyampaikan kehadiran Ombudsman Sulbar akan membantu pemerintah di Mamuju agar dapat melaksanakan pemerintahan secara positif, dengan pengawasan dan informasi dalam menjalankan tugasnya.

"Ombudsman Sulbar jangan diartikan akan mencari hal negatif dari tindakan pemerintah, namun lebih dari itu juga akan memberikan pengawasan dan informasi untuk perbaikan pemerintahan ke depan," katanya. FC Kuen

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.