FPPS Polman Minta Parlemen Tak Hapus Pilkada Langsung
"Kami tidak setuju dengan Pilkada tidak lansung melalui DPRD karena itu dapat menghilangkan hak konstitusional rakyat di negara ini, RUU Pilkada jangan ditetapkan," kata Ketua FPPS Kabupaten Polman, Basri, SPd I, di Mamuju, Jumat.
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Organisasi masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) meminta agar elit politik di parlemen tidak menghilangkan hak konstitusi rakyat dengan menetapkan undang-undang yang melegitimasi dilaksanakannya Pilkada tidak langsung.
"Kami tidak setuju dengan Pilkada tidak lansung melalui DPRD karena itu dapat menghilangkan hak konstitusional rakyat di negara ini, RUU Pilkada jangan ditetapkan," kata Ketua FPPS Kabupaten Polman, Basri, SPd I, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan Pilkada lansung telah mengamanatkan masyarakat mendapatkan hak konstitusional dalam menetapkan calon pemimpinnya, sehingga menghilangkan Pilkada lansung sama dengan mencederai demokrasi.
"Dalam memilih pemimpin haruslah melibatkan masyarakat secara lansung, agar mereka menetapkan siapa calon pemimpin yang bisa membawa kemajuan di negara ini, bukan hanya ditetapkan segelintir orang di parlemen," katanya.
Menurut dia, masyarakat berhak menentukan calon pemimpinnya secara konstitusional bukan anggota DPRD yang merupakan wakil partai.
"Dewan itu tunduk kepada partainya bukan kepada rakyat, jadi mereka itu mewakili partai bukan rakyat secara lansung, sehingga kami menolak disahkannya undang-undang yang menetapkan dilakukannya pilkada tidak lansung," katanya.
Ia mengatakan, bila RUU Pilkada yang menetapkan pilkada tidak lansung ditetapkan, maka kami mempertanyakan komitmen elit politik di negara ini dalam membangun demokrasi, karena yang terjadi bukan lagi rakyat yang menentukan pemimpinnya tetapi partai dan segelintir anggota dewan di parlemen.
Ia mengajak kepada masyarakat secara luas untuk menolak ditetapkannya Pilkada tidak lansung yang mencederai demokrasi dan hanya akan melahirkan pemimpin dari kepentingan segelintir kelompok elit politik. Agus Setiawan
Pewarta : M Faisal Hanapi
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
