Makassar (ANTARA) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Selatan (PHRI Sulsel) Anggiat Sinaga memastikan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat hingga daerah akan berimbas pada omzet jasa perhotelan.
Anggiat menyebut pasar pemerintahan itu memberi kontribusi 40 persen, sehingga dipastikan bahwa hotel akan mengalami penurunan pendapatan jika hal tersebut dilakukan pemerintah.
"Itulah kenyataannya karena pasar pemerintah berkontribusi besar pada okupansi perhotelan," ujar Anggiat, di Makassar, Kamis.
Dia membeberkan potensi kerugian industri perhotelan bisa mencapai triliunan rupiah, imbas dari kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.
"Pendapatan perhotelan tentu akan drop kalau aktivitas pemerintah di hotel ditiadakan," kata Anggiat memastikan.
Terkait hal ini, Anggiat menyebut pihak PHRI Pusat sedang merencanakan pertemuan dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas hal ini.
Penasihat PHRI Sulsel Arwan Tjahjadi juga menanggapi terkait kebijakan pemerintah terhadap pemangkasan anggaran, bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan sejumlah hotel tutup.
Padahal, banyak hotel di Makassar yang sebelumnya telah mengalami penurunan okupansi sekitar 20 persen. Sehingga kebijakan efisien anggaran ini dipastikan akan semakin memperpuruk pendapatan jasa perhotelan.
Bukan hanya itu, sektor transportasi seperti taksi hingga penerbangan juga akan terkena imbasnya, termasuk UMKM.
"PHRI Sulawesi Selatan saat ini tengah berupaya mencari solusi agar industri perhotelan tetap bertahan di tengah tantangan ini," kata dia.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah inovasi dalam pemasaran dan diversifikasi layanan hotel untuk menarik tamu dari sektor non-pemerintahan.
