Makassar (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengaktifkan program Sekolah Rakyat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang tersebar pada 53 titik se - Indonesia, dan dua Sekolah Rakyat diantaranya berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Ada 53 lokasi untuk tahun ini (se-Indonesia), bahkan rencana Juli dijalankan," ujar Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sulsel, Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Ia menjelaskan kepada wartawan didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, untuk progres 53 Sekolah Rakyat sejauh ini tahapannya sudah jalan, dan tinggal menunggu perekrutan tenaga pengajar atau guru serta kepala sekolahnya.
"Ini sekarang tahapannya sudah tinggal rekrutmen guru. Kepala sekolahnya juga sudah hampir selesai prosesnya yang 53 (Sekolah Rakyat) ini. Kalau nanti BPSDM ini, mungkin di tahap kedua. Meskipun penyelenggaranya tetap tahun ini, tapi di tahap kedua," paparnya kepada wartawan.
Untuk lokasi di Makassar, Sulsel, kata pria disapa akrab Gus Ipul ini menyampaikan rencana ada dua tempat yakni di Gedung BPSDM lengkap dengan asrama siswanya, serta nantinya di bangun Gedung pada wilayah Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
"Yang sudah siap memang di Makassar, sudah siap itu untuk 100 siswa. Kalau ini (BPSDM) kata beliau (gubernur) tadi bisa sampai 400 siswa. Ini luar biasa sekali. Saya akan lapor ke presiden nanti," tuturnya.
Mengenai penganggaran program tersebut, kata Gus Ipul, Pemerintah Pusat sudah siap menyiapkan anggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau anggaran sudah disiapkan semua dari arahan presiden dari APBN, mulai dari seragam, untuk kebutuhan makanan dan lain sebagainya, itu ditanggung oleh APBN. (Kisaran), ini lagi dihitung sekarang. Jadi, nanti ada hitungan setiap siswa," katanya.
Menurutnya, untuk tahap pertama sudah dihitung kebutuhan yang lebih detail. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) juga sudah hampir rampung dan kini masih dalam proses survei.
"Setelah survei, dibikin RAB. Baru kita akan ketahui berapa yang dibutuhkan untuk renovasi dan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Nanti berikutnya, kita akan berbagi pembiayaan. Mana yang sudah dibiayai pusat, nanti yang belum ditambahi sama provinsi, diperkuat oleh kota," tuturnya menjelaskan.
Gus Ipul menekankan, pada prinsipnya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada program Sekolah Rakyat ini semua nantinya dibiayai oleh APBN. Soal tenaga pengajarnya diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.
"Tenaga gurunya usulan dari gubernur, dari wali kota, bupati. Misalnya kepala sekolah itu, nanti ada beberapa nama yang sudah masuk dari daerah setempat.
"Jadi, kalau Kota Makassar itu, (guru) ASN, yang jadi kepala sekolah. Kalau di tingkat provinsi, juga nanti salah satu ASN yang memenuhi syarat, kepala sekolahnya dari provinsi," paparnya menambahkan.
Sebelumnya, Mensos bersama rombongan meninjau lahan yang akan digunakan membangun Sekolah Rakyat serta penerima beasiswa dan hadiah bantuan satu unit rumah bagi keluarga miskin ekstrim yakni Naila Syamsul, di Salodong, Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, pertemuan Bersama para orang tua siswa penerima beasiswa Sekolah Rakyat di Gedung BPSDM Jalan Sulatan Alauddin sekaligus meninjau fasilitas dan ruangannya. Dilanjutkan, meninjau kondisi terkini rumah Naila Syamsul penerima beasiswa dan hadiah rumah dari presiden melalui kemensos, di Jalan Pandan Pandang IV nomor 8, Kecamatan Panakukang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos segera aktifkan program Sekolah Rakyat di Makassar
