Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) memperkuat posisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk mencegah transaksi pinjaman online (pinjol) yang merugikan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Rabu, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap transaksi pinjol agar tidak merugikan masyarakat.
"Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan sehat," ujarnya saat menerima kedatangan jajaran DPP Perbarindo yang akan menggelar rakernas di daerah itu.
Munafri Arifuddin pun mendorong peran BPR agar tumbuh lebih baik dan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan yang terpercaya.
"Kita ingin memastikan seluruh aktivitas transaksi lebih aman bagi publik," imbuhnya.
Munafri juga menekankan jika ada regulasi yang mengatur, maka penerapannya harus dilakukan secara konsisten.
Ia pun berharap kehadiran BPR di Makassar semakin memperkuat perekonomian lokal, sekaligus memberi perlindungan kepada masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Perbarindo, Jenny Rustan mengungkapkan rakernas yang akan diselenggarakan di Kota Makassar akan diikuti oleh sekitar 1.400 anggota BPR dari seluruh Indonesia.
Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan seminar yang menghadirkan sejumlah tokoh penting di bidang keuangan.
"Seminar akan melibatkan Ketua LPS, Dewan Komisioner OJK, hingga anggota DPR Komisi XI. Kami ingin menghadirkan diskusi yang bermanfaat bagi perkembangan BPR di Indonesia," kata Jenny.
