Makassar (ANTARA) - Dugaan praktik monopoli pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan menuai sorotan dan kritik pedas dari berbagai kalangan.
"Woowwww. Inikah praktek awal Serakahnomic? Setahu saya Bpk Presiden @prabowo yg juga pimpinan Partai Bapak pengelola 41 dapur tersebut (Wakil Ketua DPRD Sulsel) sedang memberantas Serakahnomic," tulis dalam postingan akun pribadinya X @msaid_didu (Muhammad Said Didu) dikutip, Kamis.
Kicauan mantan Sekretaris BUMN 2005 Said Didu di media sosial X (eks twitter) itu langsung memicu reaksi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra dengan membalas kicauan Said Didu tersebut.
"Kita tertibkan," tulis Dasco singkat melalui akunya medsos X @bang_dasco merespons postingan itu.
Hal ini menyusul viralnya dugaan penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani anak perempuan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yasir Machmud asal Partai Gerinda yang memiliki 41 unit dapur MBG tersebar pada empat daerah di Sulsel.
Tercatat, ada 16 dapur MBG di Kota Makassar, tiga dapur MBG di Kota Parepare, dua dapur MBG di Kabupaten Gowa, dan 10 dapur MBG di Kabupaten Bone. Dan masih ada tiga dapur MBG tambahan sementara dibangun pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone.
Baca juga: Ada monopoli MBG, BGN : Satu yayasan maksimal kelola 10 SPPG di provinsi yang sama
Kritikan turut disampaikan Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Aminuddin Syam. Ia menyoroti adanya potensi monopoli penguasaan pengelolaan dapur MBG oleh pihak tertentu apalagi orang yang memiliki jabatan.
Ia menyarankan, ada skema lain lebih efektif memberdayakan masyarakat atas kehadiran SPPG MBG, salah satunya mengaktifkan Koperasi Merah Putih (KMP) di daerah-daerah. Karena, lebih jelas keuntungan diperoleh kelompok masyarakat, ketimbang pribadi, yayasan atau perusahaan perorangan.
"Saya melihat kalau itu yang dipakai maka tidak akan menimbulkan monopoli yang besar. Oke, mungkin satu atau dua dapur (MBG dikelola yayasan) tidak masalah. Tetapi, kalau sampai 41 dapur itu sudah terlalu mencolok," tuturnya saat dikonfirmasi wartawan.
Prof Aminuddin menilai, bila KMP yang sudah beberapa aktif di daerah setelah diresmikan akan jauh lebih bermanfaat bila diberdayakan, karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat terutama penyediaan bahan bakunya oleh anggota koperasi.
Dari informasi yang diperoleh, untuk pembangunan satu unit SPPG MBG menghabiskan anggaran antara Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar termasuk perlengkapan dapur serta peralatan pendukungnya. Jika dikalikan 41 dapur SPPG itu maka anggaran dikeluarkan bisa mencapai Rp60 miliar lebih.
Sebelumnya, Pembina Yayasan Yasika Group Yasika Aulia Ramadhani menyebutkan saat peresmian SPPG MBG di Kabupaten Bone, pihaknya sudah mendirikan 41 SPPG MBG di sejumlah daerah di untuk memenuhi permintaan Badan Gizi Nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut satu yayasan mitra MBG maksimal mengelola 10 dapur atau SPPG di provinsi yang sama. Hal tersebut untuk merespons beberapa laporan yang menyebutkan ada oknum yayasan memiliki puluhan SPPG dalam satu wilayah.
"BGN telah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 dapur untuk provinsi yang sama. Jadi, kalau dia pindah provinsi hanya lima, itu sudah pasti, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi, itu kita sudah batasi," katanya di Jakarta, Senin (17/11).
