Pemprov Sulbar dan BPS teken MoU perkuat pembangunan berbasis data

Selasa, 14 April 2026 16:46 WIB

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kiri) dan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (kanan), pada penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama untuk memperkuat pembangunan berbasis dataANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat pembangunan berbasis data.

"Kerja sama ini mencakup penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, melalui rilis yang diterima, di Mamuju, Selasa.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Pusat BPS di Jakarta Pusat yang dihadiri langsung Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran BPS serta Gubernur Sulbar Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Sulbar dan BPS berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran, inklusif dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan, pembangunan berbasis data kini menjadi keharusan untuk memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Data yang valid menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan," ujarnya .

Ia menekankan pentingnya penggunaan data resmi BPS sebagai rujukan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

"Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar," ujar Suhardi Duka.

Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar pada 2025 berada di atas rata-rata nasional.

Namun lanjutnya, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka sekitar 10,18 persen, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih presisi.

Sehingga Pemprov Sulbar kata Suhardi Duka, membentuk tim Percepatan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (Pasti Padu) guna melakukan verifikasi data hingga tingkat individu dan alamat (by name by address).

"Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran melalui sinkronisasi data dengan BPS," katanya.

Selain itu pemerintah daerah tambahnya , mendorong peningkatan nilai tambah melalui penguatan sektor industri pengolahan.

Saat ini kata Suhardi Duka, kontribusi sektor tersebut sekitar 15,8 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 30+35 persen pada periode 2029-2035, khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao.

"Jika kakao diolah, nilainya bisa berlipat. Inilah yang ingin kita dorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Suhardi Duka.

Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama itu terutama dalam penyediaan data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.