Ekspose Pembangunan Kantor DPRD Sulbar Hujan Protes
Mamuju (ANTARA Sulsel) - Kegiatan Ekspose pembangunan kantor DPRD dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dihujani aksi protes yang dilakukan sejumlah LSM yang mengahdiri acara itu.
Acara ekspose yang berlansung di kantor Gubernur Sulbar, Kamis, dipimpim Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Arsyad Hafid didampingi Kepala Bidang Cipta Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar Burhanuddin.
Hadir juga konsultan pembangunan kantor DPRD Gubernur Sulbar, Dhani serta sejumlah LSM dan wartawan.
Dalam acara ekspose itu, sejumlah LSM memprotes pembangunan kantor DPRD dan Gubernur Sulbar yang pekerjaannya dinilai tidak transparan kepada pemerintah dalam segi penganggaran dan kepada konsultan proyek dari segi pekerjaannya.
Para LSM ini menilai anggaran proyek kantor DPRD dan Gubernur Sulbar yang di muat diberbagai media cetak dan elektronik sangat besar dan tidak sebanding dengan realisasi dari pekerjaannya yang saat ini masih belum rampung.
"Berbagai media massa di daerah ini memberitakan pembangunan kantor DPRD Sulbar telah menelan anggaran sekitar Rp11,6 miliar, namun realisasinya hanya sebatas tiang pancang dan pondasi yang dibangun di kantor wakil rakyat itu," kata ketua LSM Poli-Poli, Mas'ud.
Ia mengatakan, selain gedung DPRD yang anggarannya tidak rasional pembangunan kantor Gubernur Sulbar yang menelan anggaran Rp118 miliar juga mencurigakan karena pekerjaannya belum rampung.
"Jangan sampai telah terjadi mark-up dalam mega proyek ini,"ujarnya lagi.
Hal senada dikatakan Sukri anggota LSM lainnya. Menurut dia, anggaran yang digunakan untuk pembangunan sarana kantor tersebut sangat bermewah-mewah karena anggarannya sangat besar dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat daerah ini yang masih sangat miskin.
"Masih banyak masyarakat di Sulbar yang miskin namun ternyata pemerintah lebih memilih untuk menganggarkan pembangun kantor yang bermewah-mewah namun juga tidak rampung dan tidak dapat dinikmati untuk pembangunan daerah ini,"ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah segera melakukan klarifikasi terhadap pembangunan sarana kantor yang belum dirampungkan tersebut karena dinilai hanya menghabiskan anggaran daerah yang diperoleh dari keringat rakyat.
"Perlihatkan kami rencana anggaran biaya (RAB) proyek ini, dan biarkan publik yang menilai apakah anggaran yang digunakan untuk proyek sudah rasional atau tidak,"ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Cipta Marga PU Provinsi Sulbar, Burhanuddin menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan kantor DPRD Sulbar sebesar Rp11,6 miliar telah digunakan untuk berbagai macam kegiatan dalam proyek tersebut
Diantaranya kata dia, digunakan persiapan pekerjaan sekitar Rp257 juta untuk pematangan lahan kantor sekitar Rp2,4 miliar kemudian pekerjaan tiang pancang dan pondasi sekitar Rp6,8 miliar dan pembangunan strukutur lantai sekitar Rp1 miliar.
Ia mengatakan, besarnya anggaran bahan baku untuk berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan tersebut karena harga bahan baku naik dan mahal sehingga pekerjaan kantor wakil rakyat tersebut tidak rampung.
Sementara itu, konsultan proyek kantor Gubernur Sulbar, Dhani yang juga menanggapi protes LSM mengatakan, jika besar anggaran yang digunakan untuk kantor Gubernur Sulbar tersebut anggarannya mengacu pada kondisi ekonomi pada 2002 sehingga tidak sesuai dengan kondisi pada tahun ini.
"Anggaran semakin meningkat sementara kantor Gubernur Sulbar ini di desain dengan sangat mewah agar bisa bertahan lama karena kantor ini dibangun sebagai lambang peradaban daerah ini sehingga arsiteknya dirancang sedemikian rupa yang membutuhkan biaya yang mahal,
Sehingga kata dia, anggaran proyek tersebut dinilai belum cukup untuk merampungkan proyek pembangunan kantor Gubernur tersebut dan masih membutuhkan tambahan anggaran.
(T.PK-MFH/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
