Infrastruktur Pelabuhan Makassar dinilai untungkan pelayaran asing

Jumat, 17 Juni 2016 06:20 WIB

"Hanya pelaku pelayaran asing saja yang mendapat keuntungan dari infrastruktur pelabuhan...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Asosiasi Pelaku Pelayaran Nasional (INSA) Cabang Makassar menilai infrastruktur pelabuhan dengan standar pelayanan "Service Level Agreement dan Guarantee" (SLA/SLG) hanya menguntungkan pelaku pelayaran asing.

"Hanya pelaku pelayaran asing saja yang mendapat keuntungan dari infrastruktur pelabuhan yang menerapkan standar pelayanan SLA," ujar Ketua DPC INSA Makassar Hamka di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, muatan ekspor yang selama ini diangkut kapal berbendera merah putih, khususnya pelayaran Meratus, Temas dan Tanto ini, volumenya habis diambilalih SITC dengan bendera asing.

Akibatnya, sejumlah kapal-kapal berbendera Indonesia itu terus mengalami penurunan volume secara signifikan termasuk pelayaran internasional atau direct call ke Timor Leste.

"`Misi Beyond Cabotage` yang menjadi roadmap pelayaran nasional kita hanya wacana. Isu krusial dari fakta ini, `Direct Call` tetap memakai bendera asing. Kapal bendera merah putih hanya pelengkap," keluhnya.

Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi industri pelayaran nasional, lanjutnya pedagang eksportir hingga pelaku jasa logistik lainnya juga kena dampak dominasi kapal asing ini.

"Eksportir yang selama ini enjoy menggunakan kapal lokal sampai Jakarta lalu kemudian dari Jakarta langsung keluar, terpaksa gigit jari dengan pembukaan Direct Call ini," katanya.

Dia mengingatkan pemerintah melalui Pelindo agar tampil sebagai mediator dan menginisiasi terkonsolidasinya muatan yang cukup buat pelayaran nasional.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (AFLI/ILFA) menilai jika "direct call" Pelabuhan Makassar terancam ditutup jika pemerintah daerah tidak tanggap.

"`Direct call` di Makassar ini terancam akan tutup kalau permasalahan shipping line ini tidak diatur dengan baik," ujar Sekretaris Jenderal DPP AFLI/ALFI M Akbar Djohan.

Dia mengatakan, jalur pelayaran langsung internasional atau "direct call" yang sudah tutup antara lain di Bitung, Sulawesi Utara. Jika Makassar tidak berbenah, maka "direct call" ini pasti akan ditutup.

Akbar yang juga Staf Ahli Sislognas Kementerian Perekonomian ini mengaku jika solusi dari semua permasalahan ini adalah pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB).

"Permasalahan shipping line jelas akan sulit masuk Makassar, jika pemerintah daerah tidak menjamin stok komoditas ekspor di Sulsel," katanya saat ditemui usai Temu Pengusaha & Outlook Bisnis Logistik di Makassar.