Anggota DPRD Minta Industri Kakao Luwu Terpusat
Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota DPRD Sulsel meminta agar penempatan pembangunan pabrik pengolahan industri kakao yang dianggarkan Rp5 miliar di APBDP Sulsel 2009 dilakukan terpusat.
"Saya akan meminta kepada empat kepala daerah di tanah Luwu agar bertemu untuk membicarakan penempatan industri kakao di sana," kata anggota DPRD Sulsel, Bukhari Kahar Muzakkar di Makassar, Senin.
Menurut politisi PAN ini, tidak efektif jika anggaran tersebut diserahkan ke tiap kabupaten/kota di Luwu untuk membangun pabrik sendiri-sendiri.
Dia mengusulkan agar para kepala daerah bisa mengambil jalan tengah dengan membangun maksimal dua pabrik saja, yakni di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.
Alasannya, dua daerah tersebut merupakan sentra penghasil kakao terbesar di kawasan tersebut, sementara Kota Palopo adalah pusat jasa dan Kabupaten Luwu Timur pusat tambang.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur mengatakan, kebijakan tersebut merupakan permintaan gubernur.
"Dalam waktu dekat kita akan membuat MoU atau Nota kesepahaman dengan pemerintah di sana. Agar anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk industri kakao," katanya usai rapat dengan panitia anggaran DPRD Sulsel.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan produksi kakao, serta mendukung program pemerintah, gerakan nasional (Gernas) revitalisasi kakao.
Sekaligus untuk mengobati kekecewaan masyarakat Luwu, atas kebijakan Pemprov Sulsel membangun pabrik coklat di Gowa.
Tan Malaka menjelaskan, program tersebut juga sebagai upaya Pemprov Sulsel mendukung program pemerintah pusat yang mengucurkan hampir Rp1 triliun dalam Gerakan Nasional (Gernas) revitalisasi kakao, termasuk Rp300 miliar untuk Sulsel.
(T.PSO-099/Z004)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
