#APBN 2025

Kumpulan berita apbn 2025, ditemukan 228 berita.

Penyaluran KUR di Sulsel per Agustus 2025 Rp10,76 triliun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi menyebutkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayahnya mencapai Rp10,76 ...

Realisasi PNBP per Agustus 2025 di Sulsel Rp2,4 triliun

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor hingga ...

Menkeu Purbaya siap cairkan tunggakan subsidi dan kompensasi 2025 pada Oktober

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencairkan tunggakan subsidi dan kompensasi tahun berjalan 2025 pada Oktober ini. "Nanti, bulan Oktober 2025, yang triwulan pertama dan ...

DJPb: Dana TKD ke Sulsel hingga Agustus 2025 sebesar Rp21 triliun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Supendi mengungkapkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Sulsel hingga Agustus 2025 mencapai Rp21 triliun dari ...

Transformasi Kementerian BUMN menuju badan pengaturan

September 2025 menjadi momentum penting bagi arah masa depan perusahaan negara. Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN di Komisi VI DPR menyepakati penghapusan nomenklatur Kementerian BUMN dalam draf revisi ...

Pemprov Sulbar peroleh dukungan anggaran Rp1,04 triliun dari APBN

Provinsi Sulawesi Barat pada 2026 mendapatkan dukungan anggaran Rp1,04 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung program pembangunan di daerah itu. "Pada ...

Pemprov Sulbar susun dokumen rencana kontinjensi penanggulangan wabah emerging

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan menyusun dokumen rencana kontinjensi penanggulangan ...

Sekda Makassar: Seragam sekolah gratis bersumber dari efisiensi belanja daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerangkan bahwa seragam sekolah gratis bersumber dari hasil efisiensi belanja daerah, sesuai amanat berbagai regulasi pemerintah pusat maupun ...

KPK dorong perpres atur larangan rangkap jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil ...

Rangkap jabatan, Wamen Fahri Hamzah siap patuhi putusan MK

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri menjabat rangkap jabatan di lembaga ...