Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai 1 Oktober 2025 akan memberhentikan tenaga kerja non-ASN yang berstatus Laskar Pelangi dan dialihkan ke mekanisme pengadaan tenaga melalui ...
Saharuddin Daeng Sarring, ayah Budi Haryadi salah satu korban pembakaran kantor DPRD Kota Makassar yang kini sedang berjuang di ruang ICU Rumah Sakit Primaya curhat kepada Menteri Sosial Saifullah ...
Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto membesuk Budi Haryanto salah satu korban yang mengalami luka berat saat insiden pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar di Rumah Sakit (RS)Primaya, Jalan ...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan sebanyak 1.578 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, untuk ditempatkan di lingkungan kerja pemerintah provinsi ...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat kualitas para pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS lingkup pemerintah setempat melalui pengukuran kompetensi digital. ...
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta seluruh pegawai pemerintah provinsi Sulbar mengikutipengukuran kompetensi digital yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ...
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori R4 dilakukan secara transparan dan akuntabel. Wali Kota ...
Sebanyak 408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan resmi menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). ...
Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar untuk meningkatkan pelayanan publik. ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mulai 1 Juni 2025 merumahkan sebanyak 2.017 tenaga honorer di seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi nasional. ...