#BKD SULSEL

Kumpulan berita bkd sulsel, ditemukan 670 berita.

Penerimaan CPNS Ambon Dibuka 3 September 2014

Pemerintah Kota Ambon secara resmi akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil pada 3 September 2014. "Kami telah mendapat kuota dari Kementerian Pemberdayaan ...

Satya Lencana Karya Bagi 210 PNS Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyematkan Satya Lencana Karya bagi 210 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun. ...

PTUN Batalkan SK Bupati Enrekang

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Enrekang Muslimin Bando bernomor 53 dan 54 mengenai mutasi pejabat di lingkup Pemkab ...

Penggugat Bupati Enrekang Minta Posisinya Dikembalikan

Enam mantan pejabat Kabupaten Enrekang yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Sulawesi Selatan, minta kepada Bupati Enrekang Muslimin Bando ...

Maluku Kebagian 149 Kuota CPNS

Pemerintah provinsi Maluku kebagian 149 kuota CPNS pada tahun 2014/2015 dan masih menunggu formasi dari Badan Kepagawaian Negara (BKN). "Kuota sudah diterima sebanyak ...

Idul Fitri - Aktivitas PNS di Kantor Gubernur NTT Normal

Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung normal pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran pada hari raya Idul ...

Sekprov : Serah Terima Jabatan Juga Menyangkut Aset

Sekertaris provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) IR Siswa R Mokodongan mengingatkan, serah terima jabatan juga menyangkut aset atau inventaris kantor. "Serah ...

Makassar Kebagian 88 dari 1000 Formasi CPNS

Pemerintah Kota Makassar telah menerima alokasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan diterima pada tahun anggaran 2014 ini dengan perincian 88 formasi dari ...

CPNS Perkotaan dan Kelautan Lebih Dibutuhkan Makassar

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berharap pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan diterima tahun 2014 ini haruslah lebih ahli di bidang ...

Pemprov Sultra Dinilai Abaikan UU KIP

Komosi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia menilai pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengabaikan Undang-Undang nomor 14/2008 tentang pembentukan ...