Logo Header Antaranews Makassar

Pemkot Makassar siapkan langkah penataan BPR

Kamis, 2 Juli 2026 06:05 WIB
Image Print
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly saat rapat bersama dengan direksi BUMD dan BPR Makassar, Rabu (1/7/2026). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyiapkan langkah percepatan dalam penataan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) daerah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly di Makassar, Rabu, mengatakan komitmen Pemerintah Makassar dalam melakukan pembenahan, penataan, serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Makassar.

"Pentingnya akurasi pencatatan nilai aset di dalam neraca daerah agar tidak terjadi kesalahkaprahan secara akuntansi yang dapat membebani laporan keuangan pemerintah kota. Tujuannya, bisa memberikan dampak pada optimalisasi kinerja," ujar dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu, mendorong agar pelayanan BPR tetap berjalan tanpa hambatan. Penguatan kerja sama menjadi usulan antara pihak BPR dengan PD Pasar selaku pengelola kawasan.

"Langkah keduanya adalah untuk menyelamatkan unit super kerja tetap di situ, maka kami minta Kabag Perekonomian menyampaikan ke Pak Wali (Wali Kota Makassar) sebagai KPM (Kuasa Pemegang Mandat) mengambil langkah menginstruksikan kepada PD Pasar untuk melakukan kolaborasi," katanya.

Zulkifly meminta Bagian Perekonomian bersama Perumda Pasar Makassar Raya dan perangkat daerah terkait segera menyusun sejumlah opsi yang nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Makassar sebagai bahan pengambilan keputusan.

"Jadi kita harus menyiapkan berbagai alternatif solusi sehingga Bapak Wali Kota memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan terbaik. Semua opsi harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya menegaskan.

Opsi-opsi tersebut mencakup peninjauan regulasi, penyusunan draf kontrak kerja sama, hingga potensi pemindahan kantor operasional ke lokasi strategis seperti Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Semua data harus disiapkan dengan baik. Nanti kita jadwalkan kembali pertemuan berikutnya untuk membahas lebih lanjut," ujar dia.

Ia menambahkan, optimalisasi kinerja Perumda BPR diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

"Nah, dengan tata kelola yang semakin baik, aset yang tertata, serta operasional yang lebih efektif, BPR ini diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga memberikan kontribusi dividen," ujar dia.



Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026