#BPK PERWAKILAN SULBAR

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyatakan peralihan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Sulbar belum tertata dengan baik. Kondisi tersebut ikut ...

Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh, ikut mendukung atas insiatif DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) penataan aset daerah yang ditengarai banyak bermasalah ...

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulbar menilai pengelolaan keuangan dan aset Sulbar tergolong kacau, sehingga hanya meraup predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, menyampaikan Laporan Hasil Pengelolaan (LHP) atas pengelolaan keuangan APBD tahun 2012 dan penataan aset Sulbar, belum ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat menemukan 23 pelanggaran pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) tahun 2012. "Berdasarkan ...

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulbar, meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulbar terkait pengelolaan ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun 2012 dinilai melanggar aturan ...

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulbar meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulbar terkait pengelolaan ...

Wakil gubernur Sulawesi Barat H.Aladin S Mengga menyampaikan bahwa LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) tahun anggaran 2012 belum tuntas karena masih menunggu hasil ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, untuk segera menindaklanjuti 351 temuan penggunaan pengeleloaan keuangan di ...