#BPK PERWAKILAN SULBAR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan membentuk panitia khusus (Pansus) pendataan aset yang selama ini dianggap belum tertangani secara baik. ...

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat mengaku kecewa meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP terkait pengelolaan keuangan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 2011. ...

Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertahan pada opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) akibat lima masalah mendasar belum mampu tertangani secara optimal ...

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai peran DPRD Sulawesi Barat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah di daerah itu sangat lemah. "Perlu ...

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Habsi Wahid menyampaikan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2011 tertahan pada opini ...

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, setelah melakukan pemeriksaan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara ...

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tahun anggaran 2011 masih tertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) melalui pemeriksaan ...

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat H. Anwar Adnan Saleh tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya karena banyak pejabat yang melakukan kesalahan yang sama terkait penggunaan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengikuti kegiatan workshop yang digagas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka upaya ...

Ketua Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat (LAK-Sulbar), Muslim Fatillah Azis mengemukakan, Bupati Mamuju harus bertanggungjawab atas temuan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah ...