#CIPTA KERJA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Hernadi mengatakan diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pencanangan ...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan tidak akan melanjutkan proses regulasi peraturan daerah yang bertentangan dengan suatu undang-undang. "Sebagai lembaga yang melakukan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama DPRD Provinsi Sulsel, menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Pengelolaan ...

Keberlanjutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perpu Pemilu) setelah diundangkan 12 Desember 2022, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak menerapkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dapat berlaku seumur ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan terus menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memberikan ...

Massa kelompok buruh berjalan kaki dari kawasan Senayan menuju depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lokasi untuk menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah ...

Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 3.598 personel untuk melakukan pengamanan demo terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja(Perppu ...

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertolak ke Jepang selama dua hari mulai 28 Februari hingga 1 Maret 2023 dalam rangka peningkatan kerja sama sektor transportasi. Dalam kunjungan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mendorong kepastian hukum dan menawarkan kemudahan investasi guna menarik para investor menanamkan modalnya di daerah itu. Penjabat Sekretaris Daerah ...