#DANA OTONOMI KHUSUS

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) jadi ...

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menggelontorkan Rp298 triliun ke daerah tertinggal selama 2015-2019. Dana sebesar itu berdampak pada ...

Senator Papua Barat Filep Wamafma mendesak upaya investigasi 80 transaksi mencurigakan APBD dan dana Otonomi Khusus Papua sesuai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ...

MendagriTito Karnavian mengatakan pemerintah konsisten merevisi tiga pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua namun hanya membuka opsi untuk membahas aspirasi masyarakat ...

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 80 transaksi mencurigakan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan bahwa relawan desa turut membantu pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) pada Pemberlakuan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan sekadar memperpanjang dan menambah data otsus, melainkan ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menghadirkan jawaban dan memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan agar ...

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat ...

Badan Intelijen Negara (BIN) menyarankan kepada DPR RI untuk mempercepat perubahan kedua Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua. ...